Menurut Prof. Unifah, program SPPG dan SPPI merupakan program prioritas nasional yang dikelola langsung oleh satu badan khusus, yakni Badan Gizi Nasional.
Karena berada dalam satu komando dan satu otoritas, proses rekrutmen hingga pengangkatan pegawainya berjalan relatif cepat dan terkoordinasi.
“Karena ini program prioritas dan dikelola satu badan khusus, semuanya jadi lebih mudah,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).
Berbeda dengan guru, pengelolaan profesi pendidik tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, hingga pemerintah daerah.
Kondisi ini, menurutnya, membuat guru seolah “dilempar” dari satu kewenangan ke kewenangan lain tanpa ada satu badan yang benar-benar fokus mengurusi karier dan kesejahteraannya.
“Pendataan guru tidak akurat, kepentingannya banyak, kementerian dan lembaganya juga banyak. Ini berbeda dengan SPPI yang jelas jalurnya,” tegas Prof. Unifah.
Ia menambahkan, profesi guru kini sangat terbuka, tidak hanya bagi lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu selama mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
BACA JUGA: Tak Hanya Murid! Guru dan OB Kini Dapat Makan Gratis
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum adanya kebijakan jangka panjang yang berpihak pada profesionalisme dan perlindungan guru.
Melihat ketimpangan itu, PGRI kembali mengusulkan pembentukan badan khusus pengelola guru agar pengelolaan profesi pendidik tidak tercerai-berai dan memiliki kepastian, baik dari sisi karier maupun kesejahteraan.
“Kalau ada pendapatan minimum, guru tidak perlu berebut ASN hanya demi hidup layak,” pungkas Prof. Unifah, seraya menegaskan bahwa perbandingan kemudahan pengangkatan SPPG dan sulitnya nasib guru honorer menjadi cermin bagaimana negara memandang prioritas profesi guru saat ini. (*/red)
