Musrenbang Kecamatan Rampung, Empat Lawang Matangkan Arah Pembangunan

oleh -1088 Dilihat
oleh
Pemkab Empat Lawang menuntaskan Musrenbang RKPD 2026 tingkat kecamatan sebagai fondasi kebijakan dan prioritas pembangunan daerah berkelanjutan. Foto: Pemkab Empat Lawang

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Empat Lawang resmi menuntaskan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat kecamatan.

Agenda penting ini digelar pada Rabu (13/02/2026) dan diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Empat Lawang.

Musrenbang kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan fondasi strategis dalam menyusun arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 di tingkat kecamatan menjadi ruang temu berbagai kepentingan pembangunan.

Mulai dari pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, hingga unsur masyarakat, semuanya berkontribusi menyampaikan gagasan dan kebutuhan riil di lapangan.

Rangkaian Musrenbang tersebut mencapai puncaknya di Kecamatan Sikap Dalam, yang menjadi lokasi terakhir pelaksanaan Musrenbang dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.

BACA JUGA: Bappeda Tegaskan Prioritas Usulan Musrenbang Tebing Tinggi

Kepala BAPPEDA Empat Lawang, Evi Feriliana Susanti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh camat beserta jajaran yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyukseskan Musrenbang RKPD 2026.

Menurutnya, peran aktif kecamatan menjadi kunci penting agar proses perencanaan berjalan partisipatif, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang kecamatan ini bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan yang sebelumnya telah dibahas melalui Musrenbang desa. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana penyelarasan usulan dari desa dengan rencana pembangunan daerah serta penentuan skala prioritas kegiatan sesuai kemampuan anggaran,” kata Evi.

Lebih dari itu, Musrenbang kecamatan juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta elemen lainnya didorong untuk aktif menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran.

Dengan keterlibatan masyarakat yang luas, perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga.

No More Posts Available.

No more pages to load.