Dulu Tidak Terasa, Sekarang Terlihat
Nunuk menjelaskan bahwa pada periode sebelumnya, penyaluran TPG belum sepenuhnya menggunakan sistem transfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening guru.
Saat itu, dana TPG masih disalurkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda).
Dalam mekanisme lama, pemotongan iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh Pemda.
Akibatnya, banyak guru tidak menyadari adanya potongan tersebut karena tidak tercantum secara jelas pada nominal transfer yang diterima.
Namun, perubahan mulai terasa saat pemerintah menerapkan sistem transfer langsung TPG ke rekening guru.
Pada masa awal penerapan kebijakan ini, iuran BPJS belum langsung dipotong.
“Tahun pertama itu masih ditransfer langsung tanpa dipotong. Sekarang sudah ada pemotongan, dan itulah yang menyebabkan besar-kecilnya nominal TPG,” jelas Nunuk.
Perubahan inilah yang memunculkan kesan seolah-olah TPG 2026 lebih kecil, padahal secara substansi hak guru tetap sama.
Pemotongan Maksimal 1 Persen
Kemendikdasmen memastikan bahwa pemotongan iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan guru.
BACA JUGA: TPG 2026 Berkurang? Ini Penjelasan Resmi Kemendikdasmen
Besarannya dibatasi maksimal 1 persen dari total penghasilan, sesuai dengan ketentuan bagi ASN.
Dengan sistem pemotongan otomatis ini, pemerintah berharap proses administrasi menjadi lebih rapi, transparan, dan akuntabel.
Guru juga tidak perlu lagi mengurus pemotongan secara terpisah karena seluruh kewajiban dilakukan langsung melalui sistem.
Dapodik Jadi Penentu Kelancaran TPG
Selain menjelaskan soal pemotongan BPJS, Nunuk Suryani juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi dan pencairan TPG mengacu penuh pada data yang tercatat dalam sistem tersebut.
BACA JUGA: TPG 100 Persen Cair, Alamat Info GTK 2026 Resmi Berubah
“Validasi data di Dapodik sangat menentukan kelancaran tunjangan. Kami minta Bapak-Ibu mengisi data dengan benar dan mutakhir,” tegasnya.
