Ia menambahkan bahwa Oplah merupakan program strategis nasional yang menyangkut ketahanan pangan.
Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tepat sasaran, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka harus segera ditindaklanjuti.
Darul Qutni juga menyatakan akan segera membuat laporan tertulis kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta pihak-pihak terkait agar dilakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan Oplah Tahun Anggaran 2025, khususnya di Desa Suro Lembak.
BACA JUGA: Jasindo dan Dinas Pertanian OKU Teken Kerja Sama Bantuan Premi 100 Persen Asuransi Usaha Tani Padi
“Kita secepatnya akan membuat laporan tertulis. Ini uang negara, bukan uang nenek moyang mereka. Bila perlu, kita laporkan ke yang berwajib,” ungkapnya dengan nada serius.
Kini, warga Desa Suro Lembak berharap ada kejelasan dan tindak lanjut nyata dari pihak berwenang. Bagi para petani, program Oplah bukan sekadar proyek, melainkan harapan untuk keberlangsungan hidup dan masa depan pertanian mereka.
