Categories: Bengkulu Kepahiang Pertanian

Oplah Kepahiang Disorot, Warga Keluhkan Proyek dan Konflik Jabatan

KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Jum’at, 20 Februari 2026, pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kepahiang kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Program yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang ini disorot warga Desa Suro Lembak karena dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru memicu persoalan baru di lapangan.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proyek Oplah yang dilaksanakan di wilayah persawahan desa tersebut.

Salah satu sorotan utama adalah tidak ditemukannya papan merek atau papan informasi kegiatan di lokasi proyek.

Padahal, papan kegiatan merupakan bentuk transparansi publik agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, serta pihak pelaksana.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan keterlibatan Sekretaris Desa (Sekdes) Suro Lembak yang diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani penerima manfaat program tersebut.

BACA JUGA: Intimidasi PPL Terbongkar, Kadis Pertanian Kepahiang Ambil Sikap Tegas!

Kondisi ini dinilai menimbulkan konflik kepentingan, terlebih proyek Oplah menyangkut anggaran negara dan hajat hidup banyak petani.

Keluhan warga semakin menguat ketika kualitas pekerjaan ikut dipertanyakan.

Salah seorang warga yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Desa Suro Lembak menuturkan bahwa sejak awal pelaksanaan proyek sudah muncul perdebatan antara petani dan pihak pelaksana.

“Kami pernah berdebat, om. Material pipa yang dipasang sangat kecil, bagaimana mau mengaliri sawah kami. Kami pernah gagal panen gara-gara proyek itu, om, karena airnya tidak sampai ke lahan kami. Kami butuh makan, om,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut warga, tujuan utama program Oplah untuk mengatasi kekurangan air irigasi dan meningkatkan produktivitas sawah justru tidak tercapai.

Air yang seharusnya mengalir merata ke lahan pertanian kelompok tani malah tidak sampai, sehingga berdampak langsung pada hasil panen petani.

BACA JUGA: Petani Banyuasin Bakal Nikmati SPBU Pertanian Pertama di Indonesia

Sementara itu, Sekdes Desa Suro Lembak yang coba dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: audit APH Desa Suro Lembak dugaan pelanggaran kelompok tani konflik jabatan Oplah Kepahiang Program Optimalisasi Lahan swasembada pangan Indonesia
Topik: Pertanian

Recent Posts

  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polres Empat Lawang Ungkap Kasus Ganja, 600 Gram Disita

Polres Empat Lawang mengamankan seorang terduga pelaku dan menyita 600 gram ganja dalam pengungkapan kasus…

2 hari ago
  • Berita

Polres Empat Lawang Amankan Lima Orang, Sita 9,47 Gram Sabu

Polres Empat Lawang mengamankan lima terduga pelaku dan menyita 40 paket sabu dengan berat bruto…

2 hari ago
  • Berita

Dukung Bejeghum P4GN, TP-PKK Empat Lawang Launching Program ANANDA BERSINAR di Kecamatan Ulu Musi

TP-PKK Kabupaten Empat Lawang bersama BNN melaksanakan launching ANANDA BERSINAR di Kecamatan Ulu Musi dengan…

2 hari ago
  • Berita

Bejeghum P4GN di Sikap Dalam, Ajak Warga Empat Lawang Perangi Narkoba dari Desa

Bejeghum P4GN di Sikap Dalam mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat Empat Lawang melindungi generasi muda…

2 hari ago
  • Berita

Bupati Joncik Salurkan Bantuan Rp20 Juta untuk Korban Kebakaran di Padang Tepong

Bupati Joncik Muhammad mengunjungi korban kebakaran di Padang Tepong, Ulu Musi, dan menyerahkan bantuan pribadi…

3 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pemerintahan
  • Sumsel

Sekda Fauzan Tekankan Loyalitas ASN dan Sinergi Bangun Empat Lawang

Sekda Fauzan Khoiri Denin mengingatkan ASN Empat Lawang menjaga loyalitas, memperkuat sinergi OPD, dan mengikuti…

3 hari ago