Categories: Bengkulu Kepahiang Pertanian

Oplah Kepahiang Disorot, Warga Keluhkan Proyek dan Konflik Jabatan

KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Jum’at, 20 Februari 2026, pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kepahiang kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Program yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang ini disorot warga Desa Suro Lembak karena dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru memicu persoalan baru di lapangan.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proyek Oplah yang dilaksanakan di wilayah persawahan desa tersebut.

Salah satu sorotan utama adalah tidak ditemukannya papan merek atau papan informasi kegiatan di lokasi proyek.

Padahal, papan kegiatan merupakan bentuk transparansi publik agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, serta pihak pelaksana.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan keterlibatan Sekretaris Desa (Sekdes) Suro Lembak yang diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani penerima manfaat program tersebut.

BACA JUGA: Intimidasi PPL Terbongkar, Kadis Pertanian Kepahiang Ambil Sikap Tegas!

Kondisi ini dinilai menimbulkan konflik kepentingan, terlebih proyek Oplah menyangkut anggaran negara dan hajat hidup banyak petani.

Keluhan warga semakin menguat ketika kualitas pekerjaan ikut dipertanyakan.

Salah seorang warga yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Desa Suro Lembak menuturkan bahwa sejak awal pelaksanaan proyek sudah muncul perdebatan antara petani dan pihak pelaksana.

“Kami pernah berdebat, om. Material pipa yang dipasang sangat kecil, bagaimana mau mengaliri sawah kami. Kami pernah gagal panen gara-gara proyek itu, om, karena airnya tidak sampai ke lahan kami. Kami butuh makan, om,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut warga, tujuan utama program Oplah untuk mengatasi kekurangan air irigasi dan meningkatkan produktivitas sawah justru tidak tercapai.

Air yang seharusnya mengalir merata ke lahan pertanian kelompok tani malah tidak sampai, sehingga berdampak langsung pada hasil panen petani.

BACA JUGA: Petani Banyuasin Bakal Nikmati SPBU Pertanian Pertama di Indonesia

Sementara itu, Sekdes Desa Suro Lembak yang coba dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: audit APH Desa Suro Lembak dugaan pelanggaran kelompok tani konflik jabatan Oplah Kepahiang Program Optimalisasi Lahan swasembada pangan Indonesia

Recent Posts

  • Nasional
  • Teknologi

Daftar Harga iPhone September 2026, Pro Max Tembus Rp43 Juta

JAKARTA, LINTANGPOS.com - Memasuki September 2026, pilihan iPhone di pasar Indonesia semakin beragam. Apple menawarkan…

3 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Makmano Karhutla Digencarkan, Warga Empat Lawang Diminta Stop Bakar Lahan

Polsek Tebing Tinggi menggencarkan Makmano Karhutla dengan menyambangi warga dan mengingatkan agar tidak membuka lahan…

10 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Bhabinkamtibmas Ulu Musi Cek Pekarangan Bergizi Warga

Bhabinkamtibmas Polsek Ulu Musi mengecek Pekarangan Bergizi di Desa Batu Lintang sebagai dukungan terhadap ketahanan…

14 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Pemilik Lahan Jadi Sasaran, Polisi Sebarkan Maklumat Karhutla

Polsek Tebing Tinggi menyasar pemilik lahan di Desa Kembang Manis untuk mencegah Karhutla dan melarang…

14 jam ago
  • Nasional
  • Religi
  • Sumsel

Herman Deru Tantang Kafilah Sumsel Kembalikan Kejayaan MTQ

Herman Deru melepas 95 Kafilah Sumsel ke MTQ XXXI Semarang dan menargetkan kejayaan Sumsel kembali…

1 hari ago
  • Berita
  • Pemerintahan
  • Sumsel

Herman Deru Soroti Masa Depan Transmigrasi, RUU Diminta Bereskan Aset

Herman Deru meminta RUU Ketransmigrasian tak hanya ubah paradigma, tetapi juga menyelesaikan persoalan aset dan…

1 hari ago