Categories: Bengkulu Kepahiang Pertanian

Oplah Kepahiang Disorot, Warga Keluhkan Proyek dan Konflik Jabatan

KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Jum’at, 20 Februari 2026, pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kepahiang kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Program yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang ini disorot warga Desa Suro Lembak karena dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru memicu persoalan baru di lapangan.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proyek Oplah yang dilaksanakan di wilayah persawahan desa tersebut.

Salah satu sorotan utama adalah tidak ditemukannya papan merek atau papan informasi kegiatan di lokasi proyek.

Padahal, papan kegiatan merupakan bentuk transparansi publik agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, serta pihak pelaksana.

Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan keterlibatan Sekretaris Desa (Sekdes) Suro Lembak yang diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani penerima manfaat program tersebut.

BACA JUGA: Intimidasi PPL Terbongkar, Kadis Pertanian Kepahiang Ambil Sikap Tegas!

Kondisi ini dinilai menimbulkan konflik kepentingan, terlebih proyek Oplah menyangkut anggaran negara dan hajat hidup banyak petani.

Keluhan warga semakin menguat ketika kualitas pekerjaan ikut dipertanyakan.

Salah seorang warga yang mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Muda Desa Suro Lembak menuturkan bahwa sejak awal pelaksanaan proyek sudah muncul perdebatan antara petani dan pihak pelaksana.

“Kami pernah berdebat, om. Material pipa yang dipasang sangat kecil, bagaimana mau mengaliri sawah kami. Kami pernah gagal panen gara-gara proyek itu, om, karena airnya tidak sampai ke lahan kami. Kami butuh makan, om,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut warga, tujuan utama program Oplah untuk mengatasi kekurangan air irigasi dan meningkatkan produktivitas sawah justru tidak tercapai.

Air yang seharusnya mengalir merata ke lahan pertanian kelompok tani malah tidak sampai, sehingga berdampak langsung pada hasil panen petani.

BACA JUGA: Petani Banyuasin Bakal Nikmati SPBU Pertanian Pertama di Indonesia

Sementara itu, Sekdes Desa Suro Lembak yang coba dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: audit APH Desa Suro Lembak dugaan pelanggaran kelompok tani konflik jabatan Oplah Kepahiang Program Optimalisasi Lahan swasembada pangan Indonesia

Recent Posts

  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pendidikan
  • Sumsel

Bupati Joncik Optimistis MPLS Berjalan Lancar

Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad meninjau langsung kesiapan akhir Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan…

1 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pendidikan
  • Sumsel

Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad Lakukan Pengecekan Akhir Sekolah Rakyat Jelang MPLS

Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad melakukan kunjungan dan pengecekan akhir kesiapan Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan…

4 jam ago
  • Berita
  • Lubuk Linggau
  • Pemerintahan
  • Sumsel

Joncik Hadiri Rapimwil Pemuda Muhammadiyah di Lubuk Linggau

Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad menghadiri Rapimwil Pemuda Muhammadiyah Sumsel sekaligus pelantikan PDPM Lubuk Linggau.

9 jam ago
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Lima Desa Empat Lawang Diusulkan Dapat BTS

Lima desa di Empat Lawang diusulkan mendapat pembangunan BTS untuk memperluas akses internet dan mengurangi…

9 jam ago
  • Bengkulu
  • Rejang Lebong

Dua Qori Rejang Lebong Bawa Nama Bengkulu ke MTQ Nasional

Dua qori asal Rejang Lebong, Herdiansyah dan Nofita Sari, mewakili Bengkulu pada MTQ Nasional 2026…

12 jam ago
  • Berita
  • Pendidikan
  • Sumsel

Festival Literasi Sumsel 2026 Kumpulkan Donasi 4.648 Buku

Festival Literasi Sumsel 2026 resmi dibuka Herman Deru. Sebanyak 4.648 buku terkumpul dalam gerakan memperkuat…

12 jam ago