Seluruh dokumen perpanjangan maupun pemberhentian harus disampaikan kepada BKPSDM Kabupaten Empat Lawang paling lambat 23 September 2026 pada hari dan jam kerja.
BACA JUGA: Beraksi di Kantor Pemkab, Pencuri Motor Ditembak Polisi
Dokumen diserahkan dalam bentuk hardcopy satu rangkap dan softcopy satu rangkap.
Khusus softcopy, dokumen harus berupa hasil pemindaian dokumen asli berwarna dengan ukuran maksimal 1 MB untuk setiap file.
Pemkab Empat Lawang menyediakan format dokumen persyaratan yang dapat diunduh melalui tautan yang telah ditentukan pemerintah daerah.
Batas waktu tersebut menjadi perhatian bagi seluruh OPD karena proses administrasi harus diselesaikan sebelum masa perjanjian kerja sejumlah PPPK Paruh Waktu berakhir.
BACA JUGA: Jalan Nasional di Tebing Tinggi Rusak, Pemkab Empat Lawang Sambangi BBPJN
Joncik berharap seluruh Kepala OPD tidak menunda penyampaian usulan.
Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen menjadi bagian penting agar proses administrasi kepegawaian berjalan tanpa hambatan.
“Segera ditindaklanjuti sesuai jadwal dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Ini penting agar seluruh proses kepegawaian berjalan baik, tertib, dan sesuai aturan,” pungkasnya. (*/rls)
Page: 1 2
TP PKK dan BNNK Empat Lawang meluncurkan Ananda Bersinar untuk memperkuat pencegahan narkoba pada anak…
Bupati Joncik Muhammad mengajak masyarakat dan pemuda Empat Lawang menjaga persatuan serta menjadikan keberagaman sebagai…
Polsek Muara Pinang membantu mengantarkan jenazah Nuril Aminah melalui program Si Baja sebagai wujud pelayanan…
BNN Empat Lawang mengajak pemerintah, sekolah, dan masyarakat memperkuat pencegahan narkoba melalui edukasi, inovasi, dan…
Dua rumah warga di Padang Tepung, Ulu Musi, Empat Lawang, ludes terbakar. Diduga korsleting listrik,…
Empat Lawang memperluas program Ananda Bersinar melalui sekolah hingga desa. Kemang Manis dijadwalkan menjadi lokasi…
View Comments