Di sisi lain, Pemerintah Kota Lubuk Linggau menekankan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Penyesuaian jam kerja bersifat teknis dan tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu mengatur pembagian tugas dan jam pelayanan agar masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Dalam praktiknya, penyesuaian ini juga biasanya diselaraskan dengan kebijakan cuti nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan demikian, terdapat keseragaman aturan di seluruh daerah, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan terkait jam layanan kantor pemerintahan selama Ramadan.
Keseragaman kebijakan tersebut dinilai penting, mengingat mobilitas masyarakat lintas daerah cukup tinggi, terutama menjelang dan selama Ramadan.
BACA JUGA: PLTU Bengkulu Terancam Lumpuh, Puluhan Truk Batubara Disetop di Lubuklinggau
Baik urusan administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan publik lainnya, diharapkan tetap berjalan lancar meski jam kerja mengalami penyesuaian.
Trisko menambahkan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif.
Peran BKPSDM sangat penting dalam menyosialisasikan aturan baru, memastikan disiplin ASN tetap terjaga, serta memantau pelaksanaannya di lapangan.
Dengan terbitnya surat edaran nanti, Pemkot Lubuk Linggau berharap seluruh ASN dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang meningkatkan integritas, kejujuran, dan dedikasi dalam bekerja.
Pemerintah pun optimistis, dengan manajemen waktu yang baik, ibadah yang khusyuk dan pelayanan publik yang prima dapat berjalan beriringan sepanjang bulan suci. (*/red)
