Kebijakan penyesuaian jam kerja ini pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab administratif.
BACA JUGA: Tragis! Mantan Anggota DPRD Lubuklinggau Tewas Terlindas Usai Tabrak Pintu Mobil
Pemerintah Kota menilai, ASN yang dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk akan memiliki ketenangan batin yang berdampak positif pada etos kerja dan kualitas pelayanan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Lubuk Linggau menekankan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Penyesuaian jam kerja bersifat teknis dan tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mampu mengatur pembagian tugas dan jam pelayanan agar masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Dalam praktiknya, penyesuaian ini juga biasanya diselaraskan dengan kebijakan cuti nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan demikian, terdapat keseragaman aturan di seluruh daerah, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan terkait jam layanan kantor pemerintahan selama Ramadan.
Keseragaman kebijakan tersebut dinilai penting, mengingat mobilitas masyarakat lintas daerah cukup tinggi, terutama menjelang dan selama Ramadan.
BACA JUGA: PLTU Bengkulu Terancam Lumpuh, Puluhan Truk Batubara Disetop di Lubuklinggau
Baik urusan administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan publik lainnya, diharapkan tetap berjalan lancar meski jam kerja mengalami penyesuaian.
Trisko menambahkan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif.
Peran BKPSDM sangat penting dalam menyosialisasikan aturan baru, memastikan disiplin ASN tetap terjaga, serta memantau pelaksanaannya di lapangan.
Dengan terbitnya surat edaran nanti, Pemkot Lubuk Linggau berharap seluruh ASN dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang meningkatkan integritas, kejujuran, dan dedikasi dalam bekerja.
Pemerintah pun optimistis, dengan manajemen waktu yang baik, ibadah yang khusyuk dan pelayanan publik yang prima dapat berjalan beriringan sepanjang bulan suci. (*/red)
Page: 1 2
Rehabilitasi SD Negeri 13 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran Rp700 juta. Kepala sekolah Elpizon…
Rehabilitasi SD Negeri 5 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran sekitar Rp50 juta untuk meningkatkan…
Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan pria 23 tahun dengan barang bukti diduga sabu seberat bruto…
Polres Empat Lawang menggelar press release kasus curas terhadap remaja 17 tahun yang dihadang tiga…
Polres Empat Lawang melalui Satbinmas menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah untuk membantu…
Bupati Joncik Muhammad memimpin upacara Hari Pahlawan 2026 di Empat Lawang dan membacakan amanat Mensos…