Menariknya, pada sektor belanja, Sumsel justru mencatat kinerja yang lebih agresif.
BACA JUGA: Bongkar Modus Belanja Fiktif PALI, Eks Pejabat Divonis 3,5 Tahun Penjara, Uang Negara Raib Miliaran!
Jika rata-rata nasional baru menyentuh 76,80 persen, realisasi belanja Sumsel telah mencapai 79,85 persen — melampaui rata-rata nasional dan mencerminkan percepatan program pembangunan di daerah.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh daerah mendorong belanja hingga mencapai 100 persen, mengingat belanja pemerintah merupakan motor utama penggerak ekonomi nasional.
Tito juga memaparkan postur APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun, dengan alokasi Rp 919,9 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa, serta Rp 2.701,4 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga.
Tak hanya itu, Kemendagri juga menyiapkan insentif dan penghargaan bagi 200 pemda berprestasi.
Tahun 2026, pagu anggaran Kemendagri ditetapkan sebesar Rp 7,8 triliun, dengan Rp 1 triliun dialokasikan khusus sebagai insentif daerah.
Menatap 2026, Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Skala prioritas kita untuk 2026 nanti tetap infrastruktur,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa belanja pegawai tetap menjadi prioritas dan dalam kondisi aman untuk tahun anggaran mendatang, menjaga stabilitas pelayanan publik dan roda pemerintahan.
Kombinasi belanja yang agresif, fokus pembangunan, serta dorongan optimalisasi pendapatan menjadi strategi utama Sumsel agar tetap kompetitif di tengah tekanan fiskal nasional. (*/red)
