Keresahan ini cukup beralasan. Dengan menurunnya alokasi TKD, banyak daerah terancam harus memangkas program-program pembangunan atau mencari sumber pembiayaan alternatif, yang tidak mudah dilakukan.
BACA JUGA: Polsek Lubuk Linggau Barat Bekuk Pria Diduga Gelapkan Motor
Perspektif Pemerintah Pusat
Presiden Prabowo Subianto, saat menyampaikan postur RAPBN 2026 di DPR, menegaskan bahwa keputusan ini bukan tanpa alasan.
Pemerintah menetapkan target pendapatan negara Rp3.147 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun, dengan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Untuk menutup defisit, pemerintah mengandalkan peningkatan penerimaan negara, terutama dari pajak.
Sistem Coretax akan dimaksimalkan untuk efisiensi administrasi, sementara bea cukai juga dioptimalkan melalui intensifikasi bea masuk perdagangan internasional, cukai hasil tembakau, dan perluasan barang kena cukai.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” tegas Prabowo.
BACA JUGA: Wisuda ke-94 UIN Raden Fatah Palembang, Kolaborasi untuk Kemajuan Bangsa
Dampak Jangka Panjang
Pengurangan transfer ke daerah bisa membawa sejumlah dampak.
Pertama, kemampuan fiskal daerah melemah, sehingga beberapa proyek pembangunan bisa tertunda.
Kedua, ada potensi terganggunya layanan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, kondisi ini bisa memperbesar ketergantungan daerah pada sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, tidak semua daerah memiliki basis ekonomi yang kuat untuk mengandalkan PAD sebagai pengganti alokasi pusat.
BACA JUGA: Vonis 4 Tahun Penjara untuk Eks Pejabat BPBD OKU dalam Kasus Korupsi Honor Relawan
Meski pemerintah pusat berusaha menenangkan keresahan daerah dengan menambah Rp43 triliun dalam RAPBN 2026, kenyataannya alokasi TKD tetap lebih kecil dibandingkan tahun 2025.
Bagi daerah seperti Sumatera Selatan, penurunan hampir separuh alokasi menjadi pukulan berat bagi fiskal daerah.
Ke depan, tantangan besar menanti pemerintah pusat dan daerah.
Bagaimana caranya menjaga keseimbangan fiskal, memastikan program pembangunan tetap berjalan, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat.
Sebab, bagi masyarakat, angka triliunan dalam APBN bukan sekadar statistik, melainkan nafas keseharian yang menentukan apakah sekolah anak tetap gratis, apakah puskesmas bisa melayani tanpa hambatan, dan apakah jalan-jalan desa tetap bisa dibangun.
Pertanyaan besarnya kini: apakah efisiensi di pusat sebanding dengan keresahan di daerah? Waktu yang akan menjawabnya. (*/red)
