Beberapa kepala daerah menilai bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu keberlangsungan pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kami khawatir dengan kondisi ini. Anggaran yang ada jelas tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah yang terus meningkat,” ujar seorang kepala daerah di Sumsel yang enggan disebutkan namanya.
Keresahan ini cukup beralasan. Dengan menurunnya alokasi TKD, banyak daerah terancam harus memangkas program-program pembangunan atau mencari sumber pembiayaan alternatif, yang tidak mudah dilakukan.
BACA JUGA: Polsek Lubuk Linggau Barat Bekuk Pria Diduga Gelapkan Motor
Perspektif Pemerintah Pusat
Presiden Prabowo Subianto, saat menyampaikan postur RAPBN 2026 di DPR, menegaskan bahwa keputusan ini bukan tanpa alasan.
Pemerintah menetapkan target pendapatan negara Rp3.147 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun, dengan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Untuk menutup defisit, pemerintah mengandalkan peningkatan penerimaan negara, terutama dari pajak.
