Pemprov Sumsel ancam cabut IUP perusahaan pelanggar aturan jalan umum. Dishub minta peran aktif masyarakat awasi kerusakan jalan lewat laporan dan media sosial. (*/red)
° Pemprov Sumatera Selatan menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan penggunaan jalan umum, mulai dari sanksi ringan hingga pencabutan IUP.
° Masyarakat diajak aktif mengawasi lewat laporan langsung maupun media sosial.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan sikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan penggunaan jalan umum.
Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah menyiapkan tahapan sanksi hingga tindakan paling berat berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Arinarsa, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran yang berpotensi merusak infrastruktur publik.
“Kalau sudah masuk kategori pelanggaran berat atau berulang, kita ajukan pencabutan IUP. Penutupan, sesuai arahan Pak Gubernur,” ujar Arinarsa kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa skema penindakan telah disiapkan secara berjenjang.
Pelanggaran ringan akan diberikan peringatan, pelanggaran sedang dikenai sanksi administratif, sementara pelanggaran berat atau berulang langsung diarahkan pada pencabutan izin usaha.
BACA JUGA: Pengakuan Mengejutkan Pencuri 15 iPhone 17 di Bandar Lampung, Ditangkap Saat Santai di Kontrakan!
Namun, upaya penertiban ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata. Arinarsa menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas sosial.
“Masyarakat bisa ikut mengawasi dan melapor, termasuk lewat media sosial. Ini efektif sebagai kontrol sosial. Bahkan sanksi sosial pun bisa berjalan,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar jalan umum—yang menjadi kepentingan bersama—tetap terjaga dan tidak rusak akibat aktivitas perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
“Kita minta partisipasi bersama. Jalan ini kepentingan utama masyarakat, harus tetap terpelihara kondisinya,” ujarnya.
Meski berbagai keluhan telah beredar di media sosial dan bahkan sampai ke meja Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan hingga kini belum menerima laporan resmi secara tertulis.
Page: 1 2
People pleaser kerap mengutamakan kebahagiaan orang lain hingga lupa mengenali dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.
Indah SJ mengingatkan pentingnya mengenali kapasitas dan batas diri saat membantu orang lain agar tidak…
Polsek Talang Padang menggencarkan patroli Karhutla dan mengajak warga tidak membakar lahan demi menjaga lingkungan…
Polsek Muara Pinang menggencarkan Makmano Karhutla melalui patroli dan edukasi warga untuk mencegah pembakaran hutan…
Polsek Talang Padang menggencarkan Makmano Karhutla di Kembahang Baru dan mengimbau warga tidak membuka lahan…
Bhabinkamtibmas Desa Kungkilan mengecek Pekarangan Bergizi sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan kemandirian pangan warga.