Ringkasan Berita:
Empat Lawang berpotensi menggelar Pilkades serentak pada 2026.
DPMD menegaskan jadwal bergantung pada persetujuan anggaran dari DPPKAD.
Pemerintah pusat memberi kelonggaran regulasi, sementara 40 desa masih dipimpin Pj Kades menunggu pemilihan definitif.
EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Harapan warga di 40 desa di Kabupaten Empat Lawang untuk segera memiliki kepala desa definitif perlahan menemukan titik terang.
Pemerintah daerah memberi sinyal kuat bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berpotensi digelar pada tahun 2026, meski masih ada simpul penting yang harus terurai terlebih dahulu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Empat Lawang, Agusman Mulyadi, mengungkapkan bahwa jadwal tersebut sebenarnya sudah dirancang, namun belum sepenuhnya terkunci.
Kunci utamanya adalah persetujuan anggaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
“Kalau anggarannya disetujui, pelaksanaan Pilkades bisa dilakukan pada 2026,” ujarnya.
Pernyataan ini menyiratkan bahwa proses politik tingkat lokal tak hanya bergantung pada kesiapan desa, tetapi juga kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, ada angin segar yang mengalir dari pemerintah pusat.
Kebijakan yang berlaku saat ini memberikan ruang bagi daerah untuk tetap memakai regulasi lama sebagai landasan hukum Pilkades mendatang.
Kemudahan ini dipandang cukup membantu, terutama agar tahapan tidak terhambat oleh perubahan aturan yang sering menjadi kendala di banyak daerah.
Saat ini, seluruh desa yang bakal ikut Pilkades masih dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa.
Kondisi ini membuat dinamika desa berjalan dalam mode “penantian panjang”, sembari warga menunggu hadirnya pemimpin definitif yang akan membawa arah pembangunan baru.
Jika anggaran benar-benar disetujui, 2026 bisa menjadi tahun penting bagi demokrasi tingkat desa di Empat Lawang.
BACA JUGA: Motor Hasil Curas Ditemukan, Polsek Lintang Kanan Kembalikan ke Pemilik
Bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga momentum memulihkan ritme pemerintahan desa yang selama ini terjeda. Warga kini hanya menunggu satu hal: palu anggaran diketuk. (*/red)
