Ia didampingi bendahara Sunar dan sekretaris Nonser yang menguatkan pernyataan tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Suro Lembak, Amrulah, memberikan keterangan berbeda.
Ia menyebut bahwa ketua pelaksana kegiatan adalah Junaidi, yang juga menjabat sebagai sekretaris desa.
“Untuk bendahara, sekretaris, dan lainnya nanti akan kami tanyakan,” ujar Amrulah singkat, seolah masih mencari kejelasan struktur kepengurusan proyek.
Dikonfirmasi terpisah, Junaidi membantah tudingan bahwa kelompok tani disingkirkan.
BACA JUGA: PALI Masuk 4 Besar! 95 Warga Digigit Anjing Liar, Dinas Pertanian Bunyi Alarm Rabies
Menurutnya, pengurus kegiatan berasal dari perangkat desa, sedangkan kelompok tani hanya berperan sebagai pengguna air.
“Untuk proses pencairan, kami langsung melalui pihak bank dan dikoordinir oleh dinas pertanian,” jelasnya.
Ia menyebut anggaran yang diterima untuk proyek tersebut sebesar Rp137 juta.
Terkait spesifikasi perpipaan, Junaidi mengklaim pekerjaan sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Universitas Bengkulu dan Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
“Karena sempat terjadi masalah, sistemnya kami ubah menjadi manual,” katanya.
Sedangkan soal bak induk yang berada di atas bangunan PUPR, ia menyatakan izin sudah diurus langsung oleh Kepala Dinas Pertanian.
BACA JUGA: Petani Banyuasin Bakal Nikmati SPBU Pertanian Pertama di Indonesia
“Untuk lebih jelas, silakan tanyakan langsung ke kabid dinas pertanian,” tutupnya.
Hingga kini, polemik proyek perpipaan oplah 2025 tersebut masih menyisakan pertanyaan besar: mengapa proyek yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian justru membuat sawah kering berbulan-bulan?
Petani berharap ada evaluasi menyeluruh, transparansi anggaran, serta pelibatan aktif kelompok tani agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Sebelumnya diberitakan, pada Jum’at, 20 Februari 2026, pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kepahiang kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Program yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang ini disorot warga Desa Suro Lembak karena dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan justru memicu persoalan baru di lapangan.
Salah satu sorotan utama adalah tidak ditemukannya papan merek atau papan informasi kegiatan di lokasi proyek.
BACA JUGA: Gubernur Herman Deru Puji Potensi Pertanian Luar Biasa di PEDA KTNA XVI Sumsel 2025!
Padahal, papan kegiatan merupakan bentuk transparansi publik agar masyarakat mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, serta pihak pelaksana.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan keterlibatan Sekretaris Desa (Sekdes) Suro Lembak yang diduga merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani penerima manfaat program tersebut. (*/drl)
