Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperbaiki citra dan tata kelola keuangan mereka.
“Kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya tidak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” cetusnya.
Purbaya menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang baik di daerah. Menurutnya, daerah dengan serapan rendah dan SiLPA tinggi setiap tahun akan sulit mendapat tambahan anggaran.
“Pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan jangan bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa propose ke DPR untuk menambah,” katanya.
Ia juga menegaskan, tidak semua gubernur memprotes kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Penurunan TKD Picu Keresahan Daerah, Sumsel Hanya Dapat Rp16,65 Triliun, Berikut Rinciannya!
Purbaya mencontohkan Gubernur DKI Jakarta yang justru memilih solusi kreatif meski mengalami pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp20 triliun.
“Mereka tidak komplain, malah ajukan pembiayaan kreatif untuk menopang APBD Jakarta,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan masih banyak daerah yang justru mampu beradaptasi dengan kebijakan pengetatan fiskal.
