“Sistem rekrutmen dan distribusi guru belum responsif,” jelas Nunuk, menyebut bahwa birokrasi sering kali menjadi penghambat utama.
Melihat kompleksitas itu, Kemendikdasmen mendorong lahirnya sistem tunggal pengelolaan guru yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Harapannya, kebijakan terkait rekrutmen, distribusi, hingga redistribusi dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.
Nunuk menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar teknis birokrasi, melainkan upaya memastikan setiap siswa—di mana pun berada—mendapat akses pendidikan dari guru yang sesuai kebutuhan.
BACA JUGA: Bukan Wawancara! Inilah Tes Rahasia yang Bikin Banyak Calon Guru Gagal di PPG
Langkah tersebut kini menunggu pembahasan lebih lanjut dalam rangka peninjauan ulang UU Guru dan Dosen.
Bila disetujui, sistem baru ini bisa menjadi tonggak reformasi besar dalam dunia pendidikan Indonesia. (*/red)
Page: 1 2
Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo resmi dimulai. Reti Depna berharap pekerjaan berjalan lancar dan sesuai…
EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Empat Lawang kembali bergulir.…
Rehabilitasi SD Negeri 13 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran Rp700 juta. Kepala sekolah Elpizon…
Rehabilitasi SD Negeri 5 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran sekitar Rp50 juta untuk meningkatkan…
Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan pria 23 tahun dengan barang bukti diduga sabu seberat bruto…
Polres Empat Lawang menggelar press release kasus curas terhadap remaja 17 tahun yang dihadang tiga…