Bagi tim kuasa hukum, autopsi merupakan dasar ilmiah yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menyusun rekonstruksi kejadian.
Tanpa hasil tersebut, proses rekonstruksi dianggap kehilangan pijakan yang kuat.
“Kami mendesak agar hasil autopsi segera diumumkan. Sampai hari ini belum disampaikan, tetapi rekonstruksi sudah dilakukan. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Rustam.
Ketiadaan hasil autopsi yang terbuka ke publik menimbulkan tanda tanya besar.
BACA JUGA: LPG 3 Kg Langka, Bupati Muratara Bongkar Fakta Penyebabnya
Apakah ada hal yang belum siap diungkap, ataukah proses berjalan tidak sesuai prosedur ideal?
Lebih jauh, tim kuasa hukum menilai bahwa pelaksanaan rekonstruksi tanpa dukungan hasil autopsi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh, bahkan bisa menyesatkan.
Menurut Rustam, proses hukum seharusnya berjalan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan fakta ilmiah, baru kemudian direkonstruksi menjadi gambaran peristiwa yang utuh.
“Tidak boleh rekonstruksi dilakukan sementara dasar ilmiah belum dibuka. Proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta yang utuh,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pihak keluarga tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga proses yang benar secara hukum dan ilmiah.
Di tengah berbagai polemik yang muncul, tim kuasa hukum memastikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam.
BACA JUGA: Viral Video Asusila Oknum PNS Nakes Gegerkan Seluma, Begini Faktanya!
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga seluruh fakta terungkap secara jelas.
Bagi keluarga korban, keadilan bukan sekadar hasil akhir, tetapi juga proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan kawal sampai tuntas. Tidak boleh ada yang ditutup, tidak boleh ada yang diabaikan. Kebenaran harus dibuka secara utuh,” pungkas Rustam. (*/red)
