Rekonstruksi Jalan Benuang Galing Disorot, Ini Penjelasan BPBD Kepahiang

Dengan kata lain, BPBD berpegang pada dokumen perencanaan resmi sebagai dasar pengawasan.

BACA JUGA: Tambang Batu Bara di Desa Benuang Tuai Sorotan, DPRD PALI Desak Transparansi

Isu lain yang tak kalah ramai diperbincangkan adalah persoalan utang kontraktor kepada masyarakat sekitar proyek.

Menanggapi hal ini, Jon menegaskan bahwa BPBD tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan perdata antara kontraktor dan warga.

“Kami hanya bisa memberikan saran. Jika memang ada persoalan utang di masyarakat sekitar proyek, silakan ditagih langsung kepada pihak kontraktor,” katanya lugas.

Dari sisi administrasi dan pengawasan, Jon memastikan bahwa kewajiban kontraktor terkait jaminan dan denda telah dipenuhi.

“Untuk jaminan dan denda, semuanya sudah dibayarkan oleh kontraktor sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hal ini, menurutnya, menjadi bagian dari mekanisme pengendalian agar proyek tetap berjalan sesuai aturan meski menghadapi kendala di lapangan.

BACA JUGA: Lubang Lama, Nyawa Melayang di Tambang Emas Lebong

Lebih jauh, Jon juga menegaskan bahwa proyek rekonstruksi Jalan Benuang Galing telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta pihak kepolisian.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, sekaligus memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Dengan adanya pemeriksaan dari lembaga resmi, BPBD Kabupaten Kepahiang berharap masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang terkait proyek tersebut.

“Kami terbuka terhadap pengawasan. Yang terpenting, semua berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tutup Jon.

Proyek rekonstruksi ini diharapkan dapat segera diselesaikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga di Kecamatan Seberang Musi.

Di sisi lain, transparansi dan komunikasi yang jelas antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat menjadi kunci untuk meredam polemik serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pemulihan infrastruktur daerah. (*/red/drl)