Categories: Nasional Pendidikan

Resmi! Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta Ditentukan Menpan RB, Statusnya ASN

Ringkasan Berita:

° Menpan RB resmi menetapkan skema gaji PPPK Paruh Waktu melalui Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025.

° Ada dua mekanisme pengupahan, yakni disamakan dengan gaji honorer atau mengikuti upah minimum daerah, tergantung kemampuan fiskal daerah masing-masing.


JAKARTA, LINTANGPOS.com – Pemerintah akhirnya menjawab rasa penasaran ribuan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) secara resmi menetapkan besaran gaji PPPK Paruh Waktu melalui Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam penataan tenaga non-ASN, sekaligus memberi kepastian bagi mereka yang selama ini berstatus honorer.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan dua skema penggajian bagi PPPK Paruh Waktu, dengan catatan hanya satu skema yang diterapkan di tiap daerah.

Pertama, gaji PPPK Paruh Waktu disamakan dengan gaji saat masih berstatus honorer.

Kedua, gaji disesuaikan dengan upah minimum daerah (UMD/UMK) masing-masing wilayah.

BACA JUGA: Resmi Naik! Insentif Guru Honorer Jadi Rp400 Ribu Mulai 2026, PPPK Paruh Waktu Ikut Kecipratan 

Penentuan skema ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Sebagai contoh, Kota Mataram memilih menggunakan skema pertama.

Dengan mekanisme tersebut, gaji PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebesar Rp1,5 juta per bulan.

Nominal ini telah dipastikan akan dialokasikan dalam anggaran tahun 2026.

“Untuk besaran gaji PPPK paruh waktu, masih sama dengan gaji yang diterima ketika menjadi pegawai non-ASN, yakni Rp1,5 juta per bulan dan sudah disiapkan untuk tahun 2026,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono.

Meski nilainya tergolong kecil, status PPPK Paruh Waktu menyimpan sejumlah keunggulan yang tak dimiliki honorer.

BACA JUGA: UMP Sumsel Naik 7,10 Persen! Gaji Minimum 2026 Tembus Rp 3,9 Juta, Ini Daftar Lengkap UMSP Tiap Sektor

Salah satunya adalah kepastian status sebagai ASN yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Page: 1 2

Redaksi

Share
Tags: ASN paruh waktu gaji honorer gaji PPPK Paruh Waktu Kepmenpan RB 16 Tahun 2025 PPPK 2026 upah minimum daerah
Topik: Pendidikan

Recent Posts

  • Berita
  • Empat Lawang
  • Kasus
  • Sumsel

Polisi Amankan Pria 23 Tahun, Sabu 2,07 Gram Ditemukan di Tebing Tinggi

Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan pria 23 tahun dengan barang bukti diduga sabu seberat bruto…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Kasus
  • Sumsel

Berangkat Sekolah, Remaja 17 Tahun Dihadang Tiga Pelaku Curas di Empat Lawang

Polres Empat Lawang menggelar press release kasus curas terhadap remaja 17 tahun yang dihadang tiga…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polres Empat Lawang Gelar Baksos, Salurkan Kepedulian untuk Anak Panti Asuhan

Polres Empat Lawang melalui Satbinmas menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah untuk membantu…

1 hari ago
  • Berita

Joncik Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Ajak Warga Lanjutkan Perjuangan

Bupati Joncik Muhammad memimpin upacara Hari Pahlawan 2026 di Empat Lawang dan membacakan amanat Mensos…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

BNNK Empat Lawang Tes Urine Personel Kodim 0405/Lahat

BNNK Empat Lawang menggelar sosialisasi P4GN dan pemeriksaan urine personel Kodim 0405/Lahat untuk memperkuat deteksi…

2 hari ago
  • Berita
  • Lahat
  • Sumsel

BNNK Empat Lawang dan Kodim 0405/Lahat Perkuat Sinergi P4GN

BNNK Empat Lawang dan Kodim 0405/Lahat menandatangani MoU P4GN, dilanjutkan sosialisasi bahaya narkoba dan tes…

2 hari ago