Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan undangan resmi kepada pemerintah daerah terkait pendataan guru penerima tambahan TPG dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil).
Surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah meminta pemda melaporkan data guru secara rinci sebagai dasar perhitungan pembayaran.
Menariknya, penerima tambahan TPG mencakup guru ASN di sekolah umum serta guru pendidikan agama di sekolah umum.
Ini menjadi kabar baik, terutama bagi guru agama yang pada tahun-tahun sebelumnya kerap luput dari kebijakan serupa.
Dalam aturan terbaru, guru agama di sekolah umum secara tegas diakomodasi.
Bagaimana dengan Guru Belum Sertifikasi?
Bagi guru ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, pemerintah tetap memberikan perhatian melalui Tamsil.
Sama seperti TPG, Tamsil juga diberikan satu bulan pada THR dan satu bulan pada gaji ke-13.
Dengan demikian, meski belum bersertifikasi, guru ASN tetap mendapat tambahan penghasilan di akhir tahun.
Namun, prosedur penyaluran tambahan TPG dan Tamsil berbeda dengan TPG reguler.
BACA JUGA: Jangan Kaget! Ini Bocoran Jadwal, Kuota dan Sekolah Kedinasan yang Sepi Peminat untuk Seleksi 2026
Dana tidak langsung ditransfer dari pusat ke rekening guru. Penyaluran dilakukan melalui pemerintah daerah dan menjadi bagian dari komponen THR serta gaji ke-13.
Peran Krusial Pemerintah Daerah
Dalam skema ini, pemerintah daerah memegang peran penting.
Pemda wajib mengusulkan data guru penerima terlebih dahulu, yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah pusat.
Setelah data dinyatakan valid, dana ditransfer ke kas daerah sebelum akhirnya disalurkan ke rekening masing-masing guru.
Ketepatan dan keakuratan data menjadi kunci utama agar pencairan berjalan lancar dan tidak terlambat.
BACA JUGA: Tunjangan Guru 100% Belum Cair? Ini Fakta di Balik Lambatnya Tambahan TPG 2025!
Karena itu, guru diimbau aktif memastikan status kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan serta menjalin koordinasi dengan dinas pendidikan setempat.
