Resmi Naik! Insentif Guru Honorer Jadi Rp400 Ribu Mulai 2026, PPPK Paruh Waktu Ikut Kecipratan

Ringkasan Berita:

° Pemerintah memastikan insentif guru honorer naik menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026.

° Kebijakan ini ditegaskan Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan diperkuat skema gaji PPPK Paruh Waktu yang setara ASN, mengikuti UMP serta dilengkapi tunjangan dan perlindungan sosial.

---

JAKARTA, LINTANGPOS.com – Kabar baik akhirnya datang bagi jutaan guru honorer di seluruh Indonesia.

Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian, pemerintah memastikan adanya kenaikan insentif guru honorer yang akan mulai berlaku pada tahun anggaran 2026.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menegaskan bahwa insentif bulanan guru honorer akan naik dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.

Meski secara nominal terlihat sederhana, kenaikan sebesar Rp100 ribu per bulan ini menjadi angin segar bagi para guru honorer yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan hidup.

Bagi banyak guru non-ASN, terutama di daerah, insentif tersebut kerap menjadi penopang biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga, hingga keperluan mengajar sehari-hari.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN.

BACA JUGA: Guru Tak Lagi di Bawah Daerah? RUU Sisdiknas Bocorkan Arah Baru Pengelolaan Pendidikan Nasional

Ia juga menyebut bahwa kenaikan ini merupakan bentuk realisasi janji Presiden yang disampaikan pada peringatan Hari Guru.

“Nah, tahun depan itu kami naikkan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu, dan itu juga pemenuhan dari janji Bapak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru,” ujar Abdul Mu’ti, seperti dikutip dari Antara News pada 12 Desember 2025.

Penting untuk dipahami, insentif guru honorer berbeda dengan gaji.

Insentif merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat yang diberikan dengan syarat dan kriteria tertentu.

Artinya, dana ini tidak bersumber dari sekolah atau pemerintah daerah, melainkan langsung dari pusat, sehingga diharapkan penyalurannya lebih terjamin dan merata.