“Kami ingin dunia usaha dan pekerja membangun kolaborasi yang kuat untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pengupahan ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi Palembang yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.
Menjaga Keseimbangan: Pekerja Sejahtera, Usaha Tetap Tumbuh
Di tengah tantangan global dan fluktuasi ekonomi, Pemkot Palembang berupaya memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Di satu sisi, pekerja memperoleh upah yang layak. Di sisi lain, dunia usaha tetap memiliki ruang bernapas untuk berkembang.
“Kenaikan ini adalah bentuk komitmen kita untuk menjaga keseimbangan. Kita ingin pekerja mendapatkan upah layak, sekaligus dunia usaha tetap tumbuh dan berkesinambungan,” tegas Ratu Dewa.
Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Palembang sebagai salah satu kota dengan pengelolaan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan pro-pertumbuhan di Sumatera Selatan.
Efek Domino: Daya Beli Naik, Ekonomi Bergerak
Para pengamat ekonomi daerah menilai kenaikan UMK dan UMSK ini akan memberi efek domino positif terhadap perekonomian kota.
Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga pariwisata diperkirakan ikut terdorong.
Warung makan, pusat perbelanjaan, hingga usaha kecil menengah diprediksi merasakan peningkatan transaksi sejak awal 2026.
Ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Palembang.
Tantangan Adaptasi Dunia Usaha
Meski demikian, dunia usaha dihadapkan pada tantangan penyesuaian biaya produksi dan operasional.
Namun mayoritas pengusaha menilai kebijakan ini dapat diterima karena ditetapkan melalui proses dialog tripartit yang terbuka dan mempertimbangkan kondisi riil lapangan.
Kepastian hukum mengenai besaran upah juga membantu pelaku usaha menyusun strategi bisnis dan perencanaan keuangan dengan lebih matang.
Menuju 2026: Optimisme Baru Kota Tertua di Indonesia
Dengan kebijakan pengupahan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, Palembang menatap tahun 2026 dengan optimisme.
Kota tertua di Indonesia ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan sosial melalui kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada rakyat.
Kenaikan UMK dan UMSK bukan sekadar keputusan administratif, melainkan pesan kuat bahwa pembangunan Palembang bergerak seiring antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Resmi! Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta Ditentukan Menpan RB, Statusnya ASN
Dan bagi ribuan pekerja, tahun baru 2026 kini hadir dengan harapan yang lebih cerah. (*/red)
