Resmi! UMK dan UMSK Palembang 2026 Naik 7,05 Persen — Daya Beli Dipacu, Pengusaha Diminta Siap Beradaptasi

“Kami ingin dunia usaha dan pekerja membangun kolaborasi yang kuat untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pengupahan ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi Palembang yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Akhirnya Cair! Pemerintah Umumkan Jadwal Lengkap TPG 100%, THR, dan Gaji ke-13 Guru — Ini Tanggal Pastinya!

Menjaga Keseimbangan: Pekerja Sejahtera, Usaha Tetap Tumbuh

Di tengah tantangan global dan fluktuasi ekonomi, Pemkot Palembang berupaya memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Di satu sisi, pekerja memperoleh upah yang layak. Di sisi lain, dunia usaha tetap memiliki ruang bernapas untuk berkembang.

“Kenaikan ini adalah bentuk komitmen kita untuk menjaga keseimbangan. Kita ingin pekerja mendapatkan upah layak, sekaligus dunia usaha tetap tumbuh dan berkesinambungan,” tegas Ratu Dewa.

Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Palembang sebagai salah satu kota dengan pengelolaan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan pro-pertumbuhan di Sumatera Selatan.

Efek Domino: Daya Beli Naik, Ekonomi Bergerak

BACA JUGA: UMP Sumsel Naik 7,10 Persen! Gaji Minimum 2026 Tembus Rp 3,9 Juta, Ini Daftar Lengkap UMSP Tiap Sektor

Para pengamat ekonomi daerah menilai kenaikan UMK dan UMSK ini akan memberi efek domino positif terhadap perekonomian kota.

Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sektor perdagangan, jasa, transportasi, hingga pariwisata diperkirakan ikut terdorong.

Warung makan, pusat perbelanjaan, hingga usaha kecil menengah diprediksi merasakan peningkatan transaksi sejak awal 2026.

Ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Palembang.

Tantangan Adaptasi Dunia Usaha

Meski demikian, dunia usaha dihadapkan pada tantangan penyesuaian biaya produksi dan operasional.

BACA JUGA: Masih Banyak yang Salah Paham! Ini Daftar Lengkap Karyawan yang Berhak Dapat THR Menurut Aturan Negara

Namun mayoritas pengusaha menilai kebijakan ini dapat diterima karena ditetapkan melalui proses dialog tripartit yang terbuka dan mempertimbangkan kondisi riil lapangan.