Karena itu, ia meminta pejabat administrator terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan agar mampu bersaing dalam pengembangan karier.
Promosi Bukan Sekadar Jabatan Baru
Kepada pejabat yang memperoleh promosi, Fauzan mengingatkan bahwa jabatan baru membawa tanggung jawab yang lebih besar.
Ia secara khusus menyoroti pejabat yang mengisi posisi Kabag Hukum agar memahami tata naskah dinas, kewenangan penandatanganan dokumen, serta batas tanggung jawab setiap jabatan.
BACA JUGA: Tak Ada Lagi Honorer di Pagar Alam! 1.729 Pegawai Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, Berapa Gajinya?
Menurutnya, ketelitian dalam proses administrasi dan penyusunan dokumen menjadi penting untuk meminimalkan kesalahan yang dapat berdampak pada pemerintahan daerah.
Sementara kepada pejabat yang mengalami pergeseran atau mutasi, ia meminta agar tidak memandang keputusan tersebut sebagai sesuatu yang merugikan.
Fauzan membagikan pengalamannya selama perjalanan karier sebagai ASN yang telah menjalani sekitar 25 tempat penugasan.
Ia mengaku pernah mengalami kejenuhan ketika dipindahkan ke tempat tugas baru. Namun, menurutnya, seorang ASN harus mampu beradaptasi dan menerima keputusan pimpinan.
BACA JUGA: Dua Pegawai Disnakertrans Sumsel Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Izin K3
“Jangan melawan arus selama status Korpri masih melekat. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau memang ada kendala yang tidak bisa diatasi, komunikasikan secara baik kepada pimpinan,” pesannya.
Job Fit dan Profiling ASN Disiapkan
Dalam kesempatan tersebut, Fauzan juga mengungkapkan bahwa Pemkab Empat Lawang akan melaksanakan profiling ASN untuk memperkuat penerapan manajemen talenta.
Kegiatan itu direncanakan melibatkan pejabat eselon II yang baru dilantik sebelumnya, serta akan dilanjutkan kepada pejabat lainnya sesuai arahan pimpinan.
Selain profiling, pemerintah daerah juga merencanakan pelaksanaan job fit sebagai bagian dari evaluasi dan penataan jabatan.
Fauzan menegaskan, kewenangan pengambilan keputusan terkait mutasi, promosi, dan pengisian jabatan sepenuhnya berada pada pejabat pembina kepegawaian.
