Ringkasan Berita:
° Sidang tuntutan kasus suap pokir DPRD OKU memanas ketika Jaksa KPK mengungkap kejanggalan keterangan saksi dan menyindir adanya “Pemeran Utama” yang diduga disembunyikan.
° Empat terdakwa disebut kompak mengatur fee sembilan proyek hingga terjaring OTT dengan barang bukti miliaran rupiah.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Pengadilan Tipikor Palembang kembali menjadi pusat perhatian pada Selasa, 18 November 2025.
Kursi pesakitan terisi penuh oleh empat terdakwa perkara dugaan suap pengelolaan dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Ogan Komering Ulu (OKU).
Mereka duduk berjejer, memperhatikan dengan wajah tegang ketika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Takdir Suhan mulai membacakan tuntutan.
Di hadapan majelis hakim, jaksa mengurai temuan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Takdir membuka tuntutan dengan menyinggung maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat dan legislator daerah.
Polanya, kata dia, nyaris selalu sama: proyek pembangunan yang seharusnya mengabdi pada masyarakat justru berubah menjadi ladang pembagian keuntungan.
“Proyek yang sedianya untuk kepentingan masyarakat justru dijadikan sumber keuntungan pribadi oleh para terdakwa, meski mereka seolah membungkusnya sebagai program untuk rakyat,” ucapnya.
Empat terdakwa—Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M Fahrudin, Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati, dan anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah—disebut berperan dalam skema fee sembilan proyek pembangunan.
Menurut jaksa, alur suap ini tak berdiri sendiri.
Ia disokong komunikasi intens, jejak digital, serta rekaman transaksi yang menggambarkan kesepakatan mereka memastikan uang suap cair sesuai janji.
Namun, satu fenomena paling mencolok justru datang dari para saksi.
Banyak pejabat eksekutif yang, secara mencurigakan, kompak mengaku “lupa” saat dimintai keterangan.
BACA JUGA: Sidang Pembacaan Eksepsi Korupsi Pasar Cinde Ditunda, Alex Noerdin Dirujuk ke Jakarta, Ada Apa?
“Padahal mereka adalah pejabat aktif, bukan orang dengan kondisi amnesia. Ini jelas sebuah keanehan,” kata Takdir.
Jaksa menduga, gelombang “lupa massal” itu bukanlah kebetulan, melainkan upaya menutup jejak figur penting yang diduga punya andil besar dalam pusaran kasus ini.
Dengan nada satir, ia menyebut figur itu sebagai “Pemeran Utama”, merujuk lagu milik Raisa yang sempat mengundang tawa kecil di ruang sidang.
Takdir memastikan bahwa pengembangan perkara berikutnya akan menelusuri peran figur misterius tersebut lebih dalam.
Dalam tuntutannya, ia memaparkan rangkaian peristiwa yang memicu perkara ini.
Tiga anggota DPRD—Ferlan Juliansyah, M Fahrudin, dan Umi Hartati—diduga menagih fee proyek kepada Nopriansyah menjelang Idulfitri, menagih komitmen yang sudah disepakati sejak Januari 2025.
BACA JUGA: PNS Nyamar Jadi Jaksa, Tipu Pejabat Pakai Seragam Kejaksaan — Kini Siap Disidang!
Uang suap mulai mengalir ketika Nopriansyah menerima Rp 2,2 miliar dari seorang pengusaha bernama Fauzi, serta Rp 1,5 miliar dari Ahmad pada 13 Maret 2025.
Tak butuh waktu lama; dua hari kemudian, tepat 15 Maret, KPK menggelar OTT. Uang Rp 2,6 miliar dan sebuah Toyota Fortuner diamankan sebagai bukti.
Kasus ini kemudian bergulir cepat hingga ke persidangan, menjadi sorotan karena struktur praktik suap yang dinilai rapi dan melibatkan pejabat aktif.
Jaksa menegaskan, rangkaian bukti memperlihatkan adanya kesepahaman antar terdakwa untuk memperkaya diri melalui proyek pembangunan.
Agenda selanjutnya ialah pembacaan pleidoi dari para terdakwa dan kuasa hukum mereka.
Publik kini menunggu: apakah “Pemeran Utama” yang disinggung jaksa akhirnya akan muncul ke permukaan? (*/red)
