Update Dapodik dan Info GTK Jadi Kunci
Sejak pertengahan Januari, perubahan data di Dapodik dan Info GTK menjadi sorotan utama.
Guru serdik diimbau untuk segera melakukan pembaruan data pribadi, status sertifikasi, beban mengajar, hingga data rekening bank.
Keterlambatan atau kelalaian dalam memperbarui data berisiko memutus alur pencairan TPG periode ini.
Banyak kasus pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kesalahan kecil, seperti perbedaan nama rekening atau rekening tidak aktif, dapat menyebabkan dana tertunda bahkan gagal cair.
BACA JUGA: TPG 2026 Berkurang? Ini Penjelasan Resmi Kemendikdasmen
Oleh karena itu, pemerintah kembali menegaskan pentingnya peran aktif guru dalam memastikan datanya benar-benar valid di sistem.
TPG Februari Cair Akhir Bulan
SKTP Januari 2026 secara khusus diterbitkan sebagai dasar pembayaran TPG bulan Februari.
Pemerintah menargetkan pencairan dilakukan pada rentang tanggal 25 hingga 28 Februari 2026.
Dana akan ditransfer langsung ke rekening guru melalui bank mitra yang telah ditunjuk, terutama BRI dan Bank Mandiri.
Upaya percepatan ini dilakukan agar guru tidak mengalami keterlambatan penerimaan hak mereka.
BACA JUGA: TPG 100 Persen Cair, Alamat Info GTK 2026 Resmi Berubah
Pemerintah menyadari bahwa tunjangan profesi memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan guru, khususnya di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat.
Guru serdik disarankan untuk rutin mengecek saldo rekening ATM menjelang akhir bulan.
Jika hingga batas waktu pencairan dana belum masuk, guru diminta segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan informasi resmi.
Kebijakan Baru TPG: Bulanan dan Triwulanan
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memberikan arahan baru yang cukup revolusioner terkait skema pembayaran TPG.
Mulai 2026, TPG tidak lagi sepenuhnya dibayarkan secara seragam, melainkan bergantian antara sistem per bulan dan per triwulan.
BACA JUGA: Guru Heboh THR Cuma Rp250 Ribu, Benarkah TPG Dipotong? Ini Penjelasan Lengkap Isu Maret 2026
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara sekaligus memastikan keberlanjutan pembayaran tunjangan dalam jangka panjang.
