Tinggal Tunggu Perintah Wali Kota! Rombakan Pejabat Pemkot Lubuk Linggau di Ujung Waktu

Ringkasan Berita:

° Rencana pelantikan pejabat Pemkot Lubuk Linggau telah memasuki tahap akhir. Seluruh administrasi disiapkan BKPSDM setelah melalui Baperjakat.

° Pelantikan pejabat eselon II–IV kini hanya menunggu instruksi langsung dari Wali Kota dan diproyeksikan berlangsung akhir 2025 atau awal 2026.

---

LUBUK LINGGAU, LINTANGPOS.com – Rencana pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau kini benar-benar memasuki babak penentuan.

Setelah melalui pembahasan resmi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), seluruh tahapan administratif dinyatakan rampung dan siap dieksekusi.

Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Trisko Defriansyah, memastikan bahwa dokumen pelaksanaan pelantikan telah diterima dan diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Artinya, secara teknis dan administratif, Pemkot telah berada di garis start.

“Administrasi sudah siap. Sekarang tinggal menunggu perintah dari Pak Wali Kota. Pelantikan ini mencakup pejabat eselon II, III, hingga IV. Keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau karena Wali Kota yang akan melantik,” tegas Trisko.

Menurut Trisko, jadwal pelantikan diproyeksikan berlangsung pada penghujung tahun, yakni Senin, 29 Desember 2025.

BACA JUGA: 1.086 Perwira Polri Dimutasi! Kapolrestabes Palembang Harryo Sugihhartono Dapat Tugas Bergengsi di Sespim

Namun, jika belum terlaksana, opsi pelantikan akan digeser ke awal tahun mendatang, sekitar Januari 2026, dengan mempertimbangkan penyelesaian tahun anggaran 2025.

“Kemungkinan besar bisa akhir tahun ini, tapi kita juga harus memastikan seluruh proses anggaran 2025 selesai. Kalau tidak, awal tahun depan. Kita menunggu arahan Wali Kota,” ujarnya.

Pelantikan ini dipandang sebagai momentum strategis bagi Pemkot Lubuk Linggau untuk menata ulang struktur organisasi pemerintahan.

Pergantian dan penempatan pejabat di berbagai tingkatan eselon diharapkan mampu memperkuat mesin birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.