Lebih lanjut, pemerintah pusat juga mengarahkan agar sebagian alokasi TKD difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta jaring pengaman sosial.
Kebijakan efisiensi ini muncul setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih banyak daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran dan program pembangunan.
Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur sempat mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemotongan TKD, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) 2026.
Mereka meminta agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan ulang demi menjaga kelangsungan program pembangunan daerah.
Namun, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap terbuka untuk berdialog.
BACA JUGA: Realisasi Pajak Daerah Sumsel Tembus Rp2,69 Triliun, Program Merdeka Pajak Jadi Pendorong
Ia meminta agar kepala daerah tidak bersikap defensif, melainkan memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki manajemen anggaran demi kesejahteraan rakyat. (*/red)
Page: 1 2
Rehabilitasi SD Negeri 13 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran Rp700 juta. Kepala sekolah Elpizon…
Rehabilitasi SD Negeri 5 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran sekitar Rp50 juta untuk meningkatkan…
Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan pria 23 tahun dengan barang bukti diduga sabu seberat bruto…
Polres Empat Lawang menggelar press release kasus curas terhadap remaja 17 tahun yang dihadang tiga…
Polres Empat Lawang melalui Satbinmas menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah untuk membantu…
Bupati Joncik Muhammad memimpin upacara Hari Pahlawan 2026 di Empat Lawang dan membacakan amanat Mensos…