Categories: Ekonomi Pemerintahan Sumsel

TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!

Palembang, LintangPos.com – Pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah daerah di Sumatera Selatan harus memutar otak.

Penurunan aliran dana ini mencapai rata-rata 39 persen, memaksa pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan anggaran yang sudah disusun sejak awal tahun.

Namun, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” tegas Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Joglo Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar roda pembangunan tetap berputar meski dana pusat berkurang.

Pajak Kendaraan Jadi Fokus Utama

BACA JUGA: Penurunan TKD Picu Keresahan Daerah, Sumsel Hanya Dapat Rp16,65 Triliun, Berikut Rinciannya!

Deru menyebutkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.

Dari lebih dari 4 juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak setiap tahun.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Jalan yang mereka lalui, jembatan yang mereka lewati, dibangun dari uang pajak,” ujarnya.

Selain PKB, pajak lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan juga akan dioptimalkan.

Pemprov Sumsel berkomitmen membuka akses data agar daerah dapat menekan kebocoran penerimaan.

“Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini,” tambahnya.

BACA JUGA: ADD di Kabupaten Lahat Berkurang hingga Rp100 Juta, Desa Kaget Hadapi Penyesuaian APBDes 2025

BUMD Harus Produktif

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru meminta agar BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber pemasukan baru bagi daerah.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: BUMD Sumsel DPRD Sumsel Herman Deru Merdeka Pajak pajak kendaraan bermotor Pendapatan Asli Daerah pengurangan transfer keuangan daerah Sumsel potensi pajak kendaraan di Sumatera Selatan program Merdeka Pajak 2025 strategi peningkatan PAD di Sumsel TKD Sumsel transfer keuangan daerah
Topik: Keuangan Daerah

Recent Posts

  • Berita
  • Empat Lawang
  • Kasus
  • Sumsel

Polisi Amankan Pria 23 Tahun, Sabu 2,07 Gram Ditemukan di Tebing Tinggi

Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan pria 23 tahun dengan barang bukti diduga sabu seberat bruto…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Kasus
  • Sumsel

Berangkat Sekolah, Remaja 17 Tahun Dihadang Tiga Pelaku Curas di Empat Lawang

Polres Empat Lawang menggelar press release kasus curas terhadap remaja 17 tahun yang dihadang tiga…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polres Empat Lawang Gelar Baksos, Salurkan Kepedulian untuk Anak Panti Asuhan

Polres Empat Lawang melalui Satbinmas menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah untuk membantu…

1 hari ago
  • Berita

Joncik Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Ajak Warga Lanjutkan Perjuangan

Bupati Joncik Muhammad memimpin upacara Hari Pahlawan 2026 di Empat Lawang dan membacakan amanat Mensos…

1 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

BNNK Empat Lawang Tes Urine Personel Kodim 0405/Lahat

BNNK Empat Lawang menggelar sosialisasi P4GN dan pemeriksaan urine personel Kodim 0405/Lahat untuk memperkuat deteksi…

2 hari ago
  • Berita
  • Lahat
  • Sumsel

BNNK Empat Lawang dan Kodim 0405/Lahat Perkuat Sinergi P4GN

BNNK Empat Lawang dan Kodim 0405/Lahat menandatangani MoU P4GN, dilanjutkan sosialisasi bahaya narkoba dan tes…

2 hari ago