Categories: Ekonomi Pemerintahan Sumsel

TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!

Palembang, LintangPos.com – Pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah daerah di Sumatera Selatan harus memutar otak.

Penurunan aliran dana ini mencapai rata-rata 39 persen, memaksa pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan anggaran yang sudah disusun sejak awal tahun.

Namun, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” tegas Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Joglo Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar roda pembangunan tetap berputar meski dana pusat berkurang.

Pajak Kendaraan Jadi Fokus Utama

BACA JUGA: Penurunan TKD Picu Keresahan Daerah, Sumsel Hanya Dapat Rp16,65 Triliun, Berikut Rinciannya!

Deru menyebutkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.

Dari lebih dari 4 juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak setiap tahun.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Jalan yang mereka lalui, jembatan yang mereka lewati, dibangun dari uang pajak,” ujarnya.

Selain PKB, pajak lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan juga akan dioptimalkan.

Pemprov Sumsel berkomitmen membuka akses data agar daerah dapat menekan kebocoran penerimaan.

“Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini,” tambahnya.

BACA JUGA: ADD di Kabupaten Lahat Berkurang hingga Rp100 Juta, Desa Kaget Hadapi Penyesuaian APBDes 2025

BUMD Harus Produktif

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru meminta agar BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber pemasukan baru bagi daerah.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: BUMD Sumsel DPRD Sumsel Herman Deru Merdeka Pajak pajak kendaraan bermotor Pendapatan Asli Daerah pengurangan transfer keuangan daerah Sumsel potensi pajak kendaraan di Sumatera Selatan program Merdeka Pajak 2025 strategi peningkatan PAD di Sumsel TKD Sumsel transfer keuangan daerah

Recent Posts

  • Artikel
  • Nasional

3 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Bikin Tidur Lebih Nyenyak, Jangan Lagi Begadang!

Kebiasaan bermain gadget hingga begadang ternyata bisa mengganggu kualitas tidur. Rama Satya (@productivityboii) membagikan tiga…

7 jam ago
  • Artikel
  • Nasional

Dulu Kejar Gaya Stylish, Kini Pilih Outfit Warna Basic

Lovlavina membagikan perubahan pandangannya soal pakaian. Kini, ia lebih nyaman dengan outfit simpel dan warna…

8 jam ago
  • Artikel
  • Nasional

Prilly Latuconsina Ingatkan Perempuan Mandiri, Hidup Tak Seindah Dongeng

Prilly Latuconsina membagikan pandangannya tentang kemandirian perempuan, stigma gender, hingga makna pernikahan dalam perbincangan bersama…

8 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Regional
  • Sumsel
  • Teknologi

Telkom Siap Dukung Digitalisasi Pemkab Empat Lawang

Telkom menyatakan siap mendukung digitalisasi Pemkab Empat Lawang, terutama konektivitas perkantoran baru dan interkoneksi perangkat…

14 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Nasional
  • Sumsel

UGM Nilai Empat Lawang Layak Jadi Kawasan Transmigrasi Masa Depan

Prof Suratman menilai Empat Lawang layak menjadi kawasan transmigrasi masa depan dengan konsep berbasis kopi,…

16 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Joncik Dorong Empat Lawang Jadi Kawasan Transmigrasi Terintegrasi

Bupati Joncik Muhammad mendorong Empat Lawang menjadi kawasan transmigrasi, dengan mengandalkan potensi lahan dan pengembangan…

18 jam ago