Categories: Ekonomi Pemerintahan Sumsel

TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!

Palembang, LintangPos.com – Pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah daerah di Sumatera Selatan harus memutar otak.

Penurunan aliran dana ini mencapai rata-rata 39 persen, memaksa pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan anggaran yang sudah disusun sejak awal tahun.

Namun, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” tegas Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Joglo Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar roda pembangunan tetap berputar meski dana pusat berkurang.

Pajak Kendaraan Jadi Fokus Utama

BACA JUGA: Penurunan TKD Picu Keresahan Daerah, Sumsel Hanya Dapat Rp16,65 Triliun, Berikut Rinciannya!

Deru menyebutkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.

Dari lebih dari 4 juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak setiap tahun.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Jalan yang mereka lalui, jembatan yang mereka lewati, dibangun dari uang pajak,” ujarnya.

Selain PKB, pajak lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan juga akan dioptimalkan.

Pemprov Sumsel berkomitmen membuka akses data agar daerah dapat menekan kebocoran penerimaan.

“Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini,” tambahnya.

BACA JUGA: ADD di Kabupaten Lahat Berkurang hingga Rp100 Juta, Desa Kaget Hadapi Penyesuaian APBDes 2025

BUMD Harus Produktif

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru meminta agar BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber pemasukan baru bagi daerah.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: BUMD Sumsel DPRD Sumsel Herman Deru Merdeka Pajak pajak kendaraan bermotor Pendapatan Asli Daerah pengurangan transfer keuangan daerah Sumsel potensi pajak kendaraan di Sumatera Selatan program Merdeka Pajak 2025 strategi peningkatan PAD di Sumsel TKD Sumsel transfer keuangan daerah

Recent Posts

  • Artikel
  • Nasional

Sulit Bilang “Tidak”? Bisa Jadi Kamu Seorang People Pleaser

People pleaser kerap mengutamakan kebahagiaan orang lain hingga lupa mengenali dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

41 menit ago
  • Artikel
  • Nasional

Membantu Orang Lain Jangan Sampai Bikin Diri Sendiri Kekurangan

Indah SJ mengingatkan pentingnya mengenali kapasitas dan batas diri saat membantu orang lain agar tidak…

1 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polisi Gencarkan Patroli Karhutla, Warga Diminta Jangan Bakar Lahan

Polsek Talang Padang menggencarkan patroli Karhutla dan mengajak warga tidak membakar lahan demi menjaga lingkungan…

2 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polsek Muara Pinang Gencarkan Makmano Karhutla

Polsek Muara Pinang menggencarkan Makmano Karhutla melalui patroli dan edukasi warga untuk mencegah pembakaran hutan…

7 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Makmano Karhutla Digencarkan, Warga Diminta Tak Bakar Lahan

Polsek Talang Padang menggencarkan Makmano Karhutla di Kembahang Baru dan mengimbau warga tidak membuka lahan…

7 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Pekarangan Bergizi Dicek, Upaya Ketahanan Pangan Diperkuat

Bhabinkamtibmas Desa Kungkilan mengecek Pekarangan Bergizi sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan kemandirian pangan warga.

7 jam ago