Categories: Ekonomi Pemerintahan Sumsel

TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!

Palembang, LintangPos.com – Pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah daerah di Sumatera Selatan harus memutar otak.

Penurunan aliran dana ini mencapai rata-rata 39 persen, memaksa pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan anggaran yang sudah disusun sejak awal tahun.

Namun, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” tegas Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Joglo Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar roda pembangunan tetap berputar meski dana pusat berkurang.

Pajak Kendaraan Jadi Fokus Utama

BACA JUGA: Penurunan TKD Picu Keresahan Daerah, Sumsel Hanya Dapat Rp16,65 Triliun, Berikut Rinciannya!

Deru menyebutkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.

Dari lebih dari 4 juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak setiap tahun.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Jalan yang mereka lalui, jembatan yang mereka lewati, dibangun dari uang pajak,” ujarnya.

Selain PKB, pajak lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan juga akan dioptimalkan.

Pemprov Sumsel berkomitmen membuka akses data agar daerah dapat menekan kebocoran penerimaan.

“Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini,” tambahnya.

BACA JUGA: ADD di Kabupaten Lahat Berkurang hingga Rp100 Juta, Desa Kaget Hadapi Penyesuaian APBDes 2025

BUMD Harus Produktif

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru meminta agar BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber pemasukan baru bagi daerah.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: BUMD Sumsel DPRD Sumsel Herman Deru Merdeka Pajak pajak kendaraan bermotor Pendapatan Asli Daerah pengurangan transfer keuangan daerah Sumsel potensi pajak kendaraan di Sumatera Selatan program Merdeka Pajak 2025 strategi peningkatan PAD di Sumsel TKD Sumsel transfer keuangan daerah
Topik: Keuangan Daerah

Recent Posts

  • Empat Lawang
  • Sumsel

BNNK Empat Lawang Gelar Bimtek Life Skill di Desa Batu Jungul

BNNK Empat Lawang menggelar Bimtek Life Skill di Desa Batu Jungul untuk memberdayakan warga kawasan…

17 jam ago
  • Berita

Wabup Empat Lawang Arifa’i Buka Suara soal Peluang Penerimaan CPNS 2026/2027

Wabup Empat Lawang Arifa’i menyebut peluang penerimaan CPNS 2027 masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM. Pemkab…

5 hari ago
  • Berita

DPRD Empat Lawang Gelar Paripurna, Wakil Bupati Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi

Wakil Bupati Arifa'i menyampaikan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Empat Lawang sekaligus membahas pembentukan…

5 hari ago
  • Berita

Adi Candra Resmi Dilantik sebagai Ketua PWI Empat Lawang Periode 2026-2029, Bupati Joncik Muhammad Tekankan Independensi Pers

Adi Candra resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Empat Lawang periode 2026-2029. Bupati Joncik Muhammad…

6 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pendidikan
  • Sumsel

Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang Dimulai

Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang resmi dimulai. Kepala sekolah Kasumawati berharap pekerjaan berjalan lancar…

6 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pendidikan
  • Sumsel

Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo Dimulai

Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo resmi dimulai. Reti Depna berharap pekerjaan berjalan lancar dan sesuai…

6 hari ago