TP PKK dan BNN Luncurkan Ananda Bersinar di Empat Lawang

Ia juga menjelaskan bahwa rehabilitasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Karena itu, keluarga diminta tidak takut mencari pertolongan ketika menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba.

Sementara, Kepala BNNK Empat Lawang, Andi Kurniawan, mengatakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

BACA JUGA: Pemprov Sumsel Perkuat Sinergi Bersama BNNP Berantas Narkoba

Ia menegaskan, anak-anak perlu dilindungi melalui lingkungan yang sehat, pendidikan berkualitas, pendampingan keluarga, serta pembinaan karakter agar memiliki ketahanan terhadap pengaruh negatif narkoba.

Andi menyebut gerakan Ananda Bersinar merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Pelaksanaannya mengangkat kearifan lokal melalui gerakan Bejughum P4GN Bersinar, yang mengandung semangat mengajak masyarakat melakukan kebaikan.

Desa Kemang Manis dipilih sebagai titik awal. BNNK Empat Lawang berharap gerakan tersebut dapat dilanjutkan secara berkesinambungan ke desa dan kelurahan lainnya.

BACA JUGA: Lima Kades di OKU Selatan Positif Narkoba, Ini Sikap BNN

Dalam sambutannya, Andi juga menyampaikan bahwa data BNN RI menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba sebesar 2,5 persen pada kelompok usia 15–24 tahun.

Ia turut menyebut Sumatera Selatan berada pada posisi kedua tertinggi setelah Sumatera Utara berdasarkan survei nasional 2019.

Data tersebut merujuk pada keterangan yang disampaikan dalam acara dan perlu dibaca sesuai periode serta indikator surveinya.

Sementara itu Bupati Empat Lawang, Dr H Joncik Muhammad, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung gerakan Ananda Bersinar sebagai bagian dari upaya melindungi generasi muda.

BACA JUGA: BNN Empat Lawang Ajak Pemuda Tanamkan Semangat Persatuan di Hari Sumpah Pemuda 2025

Joncik menegaskan, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya dibebankan kepada BNN atau kepolisian.

Pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu terlibat bersama.