TPG 100 Persen Cair di Banyak Daerah! Guru Akhirnya Bernapas Lega di Penghujung 2025

Sejumlah daerah tercatat menjadi pionir dalam merealisasikan kebijakan ini.

Di Sumatera Utara, misalnya, laporan pencairan TPG 100 persen datang dari berbagai kabupaten.

Kabupaten Padang Lawas menjadi salah satu daerah yang paling disorot karena dinilai konsisten dalam menyalurkan hak guru, mulai dari TPG reguler, THR, hingga gaji ke-13.

Konsistensi ini mendapat apresiasi luas dari para pendidik setempat.

Masih di wilayah Sumatera, Kabupaten Humbang Hasundutan mencuri perhatian karena tidak hanya mencairkan TPG tahun berjalan, tetapi juga melunasi tunggakan dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Heboh TPG 100 Persen Cair Lebih dari Rp5 Juta di Akhir 2025! Fakta Resmi yang Wajib Diketahui Guru ASN

Langkah ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru, sekaligus upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Pulau Jawa menunjukkan dinamika yang tak kalah menarik.

Di sejumlah kabupaten di Banten dan Jawa Timur, guru melaporkan bahwa THR sertifikasi dan gaji ke-13 telah diterima.

Sementara itu, tambahan TPG 100 persen dicairkan secara bertahap.

Pola ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan bersifat nasional, pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah.

Wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga tak tertinggal dalam realisasi pencairan.

BACA JUGA: TPG THR 100 Persen Akhirnya Cair! Bukan Isapan Jempol, Ini Buktinya!

Di Palangkaraya dan Kotawaringin Timur, guru jenjang SMA melaporkan pencairan tambahan TPG 100 persen pada semester kedua 2025.

Sementara di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sejumlah daerah telah lebih dulu merealisasikan pembayaran serupa.

Bahkan di Aceh Tenggara, pemerintah daerah berhasil menuntaskan kewajiban tunjangan hingga mencakup tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Perbedaan waktu pencairan antar daerah memang kerap memunculkan pertanyaan di kalangan guru.

Pemerintah daerah menjelaskan bahwa faktor kemampuan fiskal, kelengkapan administrasi, serta proses penetapan regulasi lokal menjadi penentu utama.