Pemerintah disebut akan menerapkan sistem yang lebih terintegrasi lintas lembaga guna meminimalisasi kesalahan data.
Berikut alur lengkap pencairan TPG 2026:
1. Pemutakhiran dan Sinkronisasi Dapodik
Tahap awal dimulai dari sekolah. Operator sekolah memiliki peran vital dalam melakukan pemutakhiran serta sinkronisasi data Dapodik.
Data guru, jam mengajar, rombongan belajar, hingga status kepegawaian harus benar-benar akurat.
Kesalahan kecil pada tahap ini bisa berakibat fatal pada proses pencairan berikutnya.
2. Verifikasi Melalui Sistem Info GTK
Data yang sudah disinkronkan akan diverifikasi melalui sistem Info GTK.
Di sinilah status validasi guru ditentukan, apakah memenuhi syarat menerima TPG atau masih memerlukan perbaikan data.
BACA JUGA: Dibilang Bonus, Kok Berasa Hukuman? Guru Curhat Pahitnya TPG 100% yang Tak Kunjung Cair
Guru dianjurkan aktif mengecek akun Info GTK masing-masing untuk memastikan tidak ada keterangan “belum valid” atau “perlu perbaikan”.
3. Integrasi Data dengan BPJS
Tahap berikutnya adalah integrasi data Dapodik dengan BPJS.
Proses ini bertujuan untuk memeriksa beban kerja guru, kehadiran, serta status kepegawaiannya. Integrasi lintas sistem ini disebut menjadi kunci akurasi data pada skema bulanan.
4. Penetapan Validasi oleh Simtun Pusat
Setelah semua data terintegrasi, Simtun Pusat akan menetapkan status validasi akhir berdasarkan Info GTK.
BACA JUGA: Warning! TPG Bulanan 2026 Bisa Picu Kekacauan Besar Jika Sekolah Telat Berbenah
Tahap ini sekaligus menjadi konfirmasi terakhir sebelum rekomendasi pencairan diterbitkan dan dikirimkan ke Kementerian Keuangan.
5. Penyaluran oleh Kemenkeu Melalui KPPN
Tahap terakhir adalah proses penyaluran dana TPG oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di masing-masing wilayah.
Jika skema bulanan benar diterapkan, proses ini akan dilakukan rutin setiap bulan.
Menurut informasi yang beredar, pencairan TPG per bulan diprediksi baru dimulai pada Maret 2026.
BACA JUGA: Lulus PPG Tapi TPG Tak Cair? Ini Alasan Mengejutkan Mengapa NUPTK Jadi Penentu Utama di 2025!
Alasannya cukup teknis namun krusial. Bulan Januari masih difokuskan pada proses validasi dan sinkronisasi data, sementara proses tersebut diperkirakan rampung pada Februari 2026.
Pemkab Empat Lawang menggelar Rakoret seluruh OPD membahas Manajemen Talenta, persiapan Mal Pelayanan Publik, MoU…
Sekda Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menegaskan nilai Pancasila harus dibumikan dalam birokrasi dan kehidupan…
Polres Empat Lawang mengungkap kasus curas di Tanjung Beringin. Tiga anak berusia 16 tahun diamankan…
Pemkab dan DPRD Empat Lawang menyepakati Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan Rp1,137 triliun dan belanja…
Banggar DPRD Empat Lawang memangkas belanja Rp67,29 miliar dalam APBD Perubahan 2026 setelah proyeksi dana…
Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang diskor karena dokumen laporan Banggar dan Pansus belum rampung. Sidang…