Validasi TPG 2026 dimajukan, OPS harus memperketat pengolahan data sejak awal semester agar guru tidak kehilangan hak tunjangan akibat kesalahan kecil. (*/Ils)
° Isu TPG bulanan 2026 membuat guru dan OPS panik.
° Validasi data dimajukan ke awal Februari, memaksa sekolah menyiapkan Dapodik sejak Januari.
° Dengan sistem real-time, kesalahan kecil bisa menghilangkan hak TPG sebulan penuh.
° OPS kini dituntut bekerja lebih cepat dan lebih rapi.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Isu skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang akan dibayar bulanan mulai 2026 kembali menyulut percakapan hangat di ruang-ruang guru dan meja kerja operator sekolah (OPS) di seluruh Indonesia.
Belum ada regulasi resmi yang dirilis pemerintah, namun berbagai sinyal dari admin Info GTK hingga pejabat Kemendikbud telah cukup membuat banyak OPS waspada: tahun depan mereka harus bekerja jauh lebih cepat daripada biasanya.
Selama bertahun-tahun, validasi data untuk penerbitan SKTP biasanya muncul pada Maret atau April.
Namun dalam skema TPG bulanan, pemerintah disebut akan memajukan validasi ke awal Februari 2026.
Artinya, seluruh data di Dapodik harus stabil sebelum akhir Januari—sebuah tekanan baru yang langsung menempatkan OPS sebagai aktor paling krusial dalam ekosistem pendidikan.
Dalam sistem bulanan, data guru terbaca real-time.
Perubahan rombel, jadwal, atau beban mengajar yang tidak linier dengan sertifikat pendidik dapat otomatis menggugurkan hak TPG bulan tersebut.
Tidak ada lagi “ruang perbaikan” seperti di skema triwulan yang biasa memberi napas hingga menjelang terbitnya SKTP.
Kesalahan administrasi kecil, yang dulu bisa dibereskan menjelang akhir semester, kini bisa berubah menjadi potensi hilangnya pendapatan.
Kekhawatiran ini juga muncul karena budaya kerja OPS selama ini cenderung menumpuk pekerjaan mendekati tenggat.
Dalam skema baru, ritme seperti itu jelas tidak lagi relevan. Administrasi harus rapi sejak minggu pertama semester, mulai dari finalisasi rombel hingga SK pembagian tugas.
Guru pun dituntut lebih disiplin karena perubahan jadwal atau penugasan tidak lagi bisa dilakukan semaunya tanpa konsekuensi finansial.
BACA JUGA: Dibilang Bonus, Kok Berasa Hukuman? Guru Curhat Pahitnya TPG 100% yang Tak Kunjung Cair
Walau belum ada aturan yang mewajibkan sinkronisasi Dapodik setiap bulan, tanda-tandanya mengarah ke kebutuhan itu.
Page: 1 2
Dinas Pertanian Empat Lawang akan meninjau sawah terdampak kekeringan dan membuka peluang usulan bantuan bibit…
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang, Suparno, mengungkapkan sekolah yang kini menampung 270 siswa…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang menjadi…
Open House dan pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Empat Lawang Tahun Ajaran 2026/2027…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad meninjau langsung kesiapan akhir Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan…
Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad melakukan kunjungan dan pengecekan akhir kesiapan Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan…