Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya penyelamatan fiskal daerah.
BACA JUGA: Proyek BPBD Kepahiang Disorot, Tinggalkan Hutang ke Warga dan Bangunan Terbengkalai
Namun, besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas di tengah keterbatasan keuangan memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja pemerintah daerah.
Sejumlah pihak menilai efisiensi pada pos perjalanan dinas dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu mengurangi tekanan fiskal tanpa mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Sorotan terhadap anggaran SPPD semakin menguat karena pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Di saat pemerintah pusat terus mendorong efisiensi anggaran, besarnya porsi belanja perjalanan dinas dianggap belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga sempat mewacanakan penarikan penyertaan modal dari Bank Bengkulu senilai sekitar Rp24 miliar sebagai salah satu opsi untuk menyelesaikan kewajiban SPH kepada pihak ketiga.
