Windera Safri Soroti Kebijakan Pusat yang Dinilai Pukul Rata di Setiap Daerah

Menurutnya, pemerintah pusat dapat memanggil kepala daerah beserta jajaran terkait untuk membahas potensi masing-masing wilayah secara spesifik.

“Panggil kepala daerah dengan jajarannya. Apa potensi kamu? Berapa yang bisa kamu hasilkan? Kalau memang potensinya hanya sekian, pemerintah pusat harus membantu,” jelasnya.

Ia mengatakan, dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) tetap diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.

BACA JUGA: Anggaran Kurang, Sekolah Gratis Mandek di Tengah Dana MBG Jumbo

Windera juga menyoroti ketika program pemerintah pusat pelaksanaannya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, kebijakan seperti itu perlu memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menambah tekanan terhadap APBD.

“Program pusat, kewajibannya dibebankan kepada daerah. Menurut saya, itu tidak fair,” ujarnya.

Soroti Pembangunan Sekolah Rakyat

Selain persoalan fiskal, Windera turut mempertanyakan efektivitas pembangunan fasilitas pendidikan dengan anggaran besar apabila jumlah penerima manfaatnya relatif terbatas.

BACA JUGA: Wabup Empat Lawang Desak Pusat Segera Cairkan Dana Bagi Hasil

Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat yang menurutnya membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah, sementara jumlah peserta didik yang dilayani sekitar 90 orang.

Windera menilai pemerintah perlu menghitung kembali efektivitas penggunaan anggaran tersebut, termasuk membandingkannya dengan alternatif bantuan pendidikan secara langsung kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Dengan anggaran sampai sekitar Rp250 miliar, mendidik hanya untuk membantu 90 orang ini, tepat tidak?” katanya.

Menurutnya, anggaran sebesar itu berpotensi memberikan manfaat lebih luas apabila diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang sudah ada serta memberikan dukungan pendidikan kepada lebih banyak siswa.

BACA JUGA: Mulai 2026! Murid TK Dapat PIP Rp450 Ribu, Pemerintah Siapkan Anggaran Fantastis

Ia menilai kondisi Empat Lawang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah yang membutuhkan pembangunan sekolah baru dalam jumlah besar.