Banggar Pangkas Proyeksi APBD Empat Lawang 2027

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Empat Lawang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati penyesuaian signifikan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Empat Lawang, H Mulyono, dalam rapat paripurna DPRD Empat Lawang di ruang rapat utama DPRD, Kamis (13/8/2026).

Mulyono mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 serta KUA-PPAS Perubahan 2026 telah dilakukan bersama TAPD dan masing-masing komisi DPRD. Pembahasan tersebut berlangsung selama dua hari di kantor DPRD Empat Lawang.

Untuk Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah sebelum pembahasan ditetapkan sebesar Rp1.285.073.666.785.

BACA JUGA: Joncik Ungkap APBD Empat Lawang 2026 Hadapi Pembiayaan Semu

Setelah dilakukan pembahasan dan mempertimbangkan kondisi fiskal, angka tersebut disepakati turun menjadi Rp1.053.099.471.322.

Menurut Mulyono, penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan masih berlanjut.

“Untuk 2027 akan menggambarkan perkiraan anggaran yang realisasinya bakal masuk. Tidak ada up yang luar biasa, sehingga nanti akan menyehatkan keuangan atau roda pemerintahan di Kabupaten Empat Lawang,” kata Mulyono dalam paripurna.

Ia menilai, penyusunan anggaran berdasarkan proyeksi yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan APBD.

BACA JUGA: Seluruh Fraksi DPRD Empat Lawang Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Karena itu, Banggar mendorong agar anggaran 2027 disusun berdasarkan kemampuan pendapatan yang lebih realistis.

“Selama ini dianggarkan sampai Rp1,3 triliun, ternyata pelaksanaannya hanya terealisasi Rp1 sekian. Itu akhirnya mengakibatkan defisit yang luar biasa. Untuk 2027 sudah sepakat kita menggunakan anggaran yang real yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2027 juga mengalami penyesuaian. Sebelum pembahasan, belanja tercatat Rp1.281.073.660.785 dan setelah pembahasan menjadi Rp1.051.099.471.322.