Hampir setiap desa, kata dia, telah memiliki sekolah dasar, sementara sekolah menengah tersedia di tingkat kecamatan maupun wilayah tertentu.
“Kenapa tidak dipetakan saja? Perbaiki gedung SMP dengan anggaran itu, kemudian berikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.
Windera menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak program pemerintah pusat. Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu dikaji berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah agar anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
BACA JUGA: Anggaran Fantastis Rp14 Triliun Disiapkan, Nasib Guru Non-ASN Segera Berubah?
“Kalau programnya disamaratakan, akhirnya tidak tepat sasaran. Kita harus sama-sama mengkritisi agar uang yang mengalir ke daerah benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya. (*/red)
