Pemkab Muba siapkan skema outsourcing untuk 1.800 honorer yang tak lolos PPPK. Seleksi dilakukan, 2026 tak ada lagi tenaga kontrak di lingkungan Pemkab. (*/IST)
° Sebanyak 1.800 tenaga honorer di Muba belum masuk PPPK paruh waktu.
° Pemkab menyiapkan skema outsourcing mulai 2026 sebagai solusi kekurangan pegawai.
° OPD diminta menganggarkan, sementara seleksi ketat akan dilakukan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat.
MUSI BANYUASIN, LINTANGPOS.com — Nasib ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, memasuki babak baru.
Pemerintah Kabupaten Muba mencatat masih ada sekitar 1.800 honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu, dan kini pemerintah menyiapkan solusi lewat sistem outsourcing mulai tahun 2026.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Pj Sekda Muba, Syafaruddin, yang menyebut bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran penting dalam proses transisi tersebut.
“Pengadaan tenaga outsourcing ini tergantung OPD, apakah dianggarkan di APBD tahun 2026 atau tidak. Jika dianggarkan, maka boleh dilaksanakan pengadaan tenaga outsourcing tersebut,” ujar Syafaruddin.
Ia menambahkan, Pemkab Muba akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas teknis peralihan ini, mulai dari skema pendanaan hingga kebutuhan tenaga di setiap OPD.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Muba, Pathi Riduan, memastikan bahwa 2026 menjadi tahun terakhir keberadaan tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemkab.
BACA JUGA: Angin Segar! Lulusan PPG Kini Punya Peluang Besar Lulus PPPK Guru dan Mengabdi di Daerah Sendiri
“Outsourcing pihak ketiga akan menjadi solusi untuk memenuhi kekurangan pegawai,” tegasnya.
Berdasarkan Peraturan Menpan RB, hanya tiga jenis tenaga yang bisa dialihkan ke skema outsourcing, yakni pengemudi, petugas kebersihan, dan pengamanan.
Untuk memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga, BKPSDM Muba akan melakukan evaluasi dan seleksi ketat terhadap ribuan honorer yang ada saat ini.
“Kami akan menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk dialihkan ke outsourcing,” jelas Pathi.
Ia berharap, kebijakan ini tidak hanya menjadi jalan keluar atas keterbatasan formasi pegawai, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.
Page: 1 2
Polsek Talang Padang menggencarkan Program Makmano Karhutla untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan di Empat…
Bhabinkamtibmas Polsek Pendopo mengecek pekarangan bergizi sekaligus mengajak warga Desa Kungkilan mencegah Karhutla.
PP PAUD Sumsel didorong memperkuat pendidikan karakter anak sekaligus perhatian terhadap gizi, imunisa
Antrean BBM di SPBU Talang Banyu diatur setelah Satlantas Polres Empat Lawang memberi imbauan untuk…
Kejari Empat Lawang mengeksekusi uang pengganti Rp1,66 miliar dari perkara dugaan korupsi pengadaan APAR desa…
Siswa Sekolah Rakyat Empat Lawang diduga mengalami kekerasan hingga cedera tangan. Keluarga meminta keadilan dan…