PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersiap mempercepat digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang diikuti Sekda Sumsel H. Edward Candra secara virtual, Jumat (18/9/2026).
Rakor yang diinisiasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Sosial RI itu menitikberatkan pada pemutakhiran data penerima manfaat melalui sistem digital terpadu.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan, pemutakhiran Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) telah menunjukkan perkembangan signifikan.
BACA JUGA: Bukan Penentu Penerima, Dinas Pangan Klarifikasi Soal Bansos Beras
Hingga saat ini, 33 persen data DTSEN disebut telah diperbarui secara nasional.
Sebanyak 14 juta data juga telah melewati proses verifikasi lapangan atau groundcheck.
Selain itu, sekitar 4,5 juta warga telah terdaftar dalam platform digitalisasi bansos.
4,3 Juta KPM Baru Tersentuh
Pemutakhiran data tersebut turut membuka akses bantuan bagi masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh program bansos.
BACA JUGA: Bansos 2026 Cair Awal Tahun? Ini Prediksi Lengkapnya
Sebanyak 4.330.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada kategori desil 1 hingga 4 kini tercatat menerima bantuan berkat pemutakhiran dan peningkatan akurasi data.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan data tidak hanya berkaitan dengan penerima yang tidak tepat sasaran, tetapi juga warga yang berhak namun sebelumnya belum masuk dalam sistem bantuan.
“Akurasi data adalah kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran,” tegas Saifullah Yusuf.
Mensos meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada data yang sudah tersedia.
BACA JUGA: Sekitar 300 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Terkait Judi Online
Warga miskin dan sangat miskin yang belum terdata harus terus ditemukan dan dimasukkan ke dalam sistem perlindungan sosial.
“Jangan sampai ada lagi warga yang berhak, tetapi terlewat dan tidak menerima bansos,” ujarnya.
RT/RW Didorong Jadi Ujung Tombak
Kementerian Sosial juga mengajak jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat hingga kalangan pemuda ikut menjadi Agen Perlinsos.
