Ringkasan Berita:
° Pemprov Sumatera Selatan tengah menuntaskan administrasi pengangkatan sekitar 6.000 tenaga honorer paruh waktu.
° Sekda Sumsel Edward Candra menyebut proses verifikasi dokumen dan penerbitan NIP sedang berlangsung.
° Targetnya selesai sebelum akhir 2025 untuk memberi kepastian status kepegawaian.
Palembang, LintangPos.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) tengah menuntaskan proses administrasi pengangkatan sekitar 6.000 tenaga honorer berstatus paruh waktu yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu penyelesaian tahapan verifikasi dokumen dan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi ribuan tenaga honorer tersebut.
“Kita sedang menunggu proses untuk pegawai dengan status paruh waktu. Jumlahnya lebih dari 6.000 orang,” ujar Edward Candra di Palembang, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan, penyelesaian administrasi itu mencakup pemenuhan berkas dan kelengkapan persyaratan kepegawaian.
Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, barulah pengusulan pengangkatan pegawai dapat dilakukan.
“Prosesnya menunggu NIP. Kalau seluruh berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, baru bisa segera diusulkan untuk diangkat menjadi pegawai tetap paruh waktu,” tambahnya.
BACA JUGA: Pemkot Prabumulih Jamin Gaji Ratusan PHL Cair November! Pelantikan PPPK Tunggu Pergeseran Anggaran
Edward menegaskan, Pemprov Sumsel berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan proses agar berjalan sesuai aturan.
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Sebelumnya, Pemprov Sumsel juga telah melantik 1.305 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahap II.
Rinciannya terdiri atas 139 tenaga guru, 27 tenaga kesehatan, dan 1.139 tenaga teknis.
Dengan tambahan tersebut, total PPPK di lingkungan Pemprov Sumsel kini mencapai 12.477 orang dari total 24.811 ASN.
Edward optimis, proses administrasi pengangkatan tenaga honorer paruh waktu ini dapat rampung sebelum akhir tahun 2025.
“Kita berharap, proses ini selesai dalam waktu dekat agar para tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapat kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas,” tutupnya. (*/red)
