Puslapdik menargetkan pencairan dana dilakukan pada 12 Desember 2025, asalkan pengajuan dapat segera diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Namun, ada satu hal yang harus benar-benar diperhatikan: KPPN tidak dapat memproses pencairan setelah 14 Desember 2025.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Subkoordinator Aneka Tunjangan Puslapdik, Sri Destara Ningsi.
Ia menegaskan bahwa usulan yang terlambat akan otomatis menjadi carry-over dan baru akan dibayarkan pada Maret 2026.
Konsekuensi ini menjadi pengingat bagi daerah agar lebih sigap dalam mengurus berkas.
Regulasi: TPG dan Gaji ke-13 Hanya untuk Guru ASN Bersertifikat Pendidik
Melalui regulasi terbaru, yakni PP No. 11 Tahun 2025 dan PMK No. 23 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa TPG 100 persen serta gaji ke-13 hanya diberikan kepada guru ASN yang memenuhi dua syarat utama:
- Memiliki sertifikat pendidik
- Tidak menerima TPP dari pemerintah daerah
Dengan aturan ini, pemerintah memastikan tidak ada tumpang tindih insentif antara TPG dan TPP.
Bagi guru yang sudah menerima TPP, skema tunjangan biasanya disesuaikan untuk menghindari double benefit yang membebani fiskal.
Penyaluran Dipantau Ketat, Hak Guru Diharapkan Tidak Tersendat
BACA JUGA: Viral! Guru Ngaji Diduga Diusir Lurah Talang Betutu Saat Urus Validasi Meteran Mushola
Di tengah berbagai ketentuan dan batas waktu tersebut, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran tunjangan akan terus dipantau.
Tujuannya jelas: memastikan hak guru diterima tepat waktu dan tanpa hambatan administratif.
Dengan jadwal pencairan yang semakin mendekat, guru ASN di berbagai daerah diprediksi mulai bernapas lega.
Tambahan penghasilan yang datang berturut-turut — TPG TW 4, THR TPG 100 persen, dan gaji ke-13 — dapat menjadi penyemangat bagi para pendidik sebelum memasuki tahun 2026.
Namun, kelancaran pencairan juga sangat bergantung pada kerapian administrasi daerah.





