Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada guru non-ASN yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Melalui Tunjangan Khusus Guru (TKG), mereka menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per orang per bulan, setara dengan TPG.
Pada 2026, Kemendikdasmen menganggarkan TKG sekitar Rp706 miliar, meningkat Rp95 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah penerima pun bertambah 2.239 guru, sehingga total penerima TKG mencapai 28.892 guru.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga semangat guru untuk terus mengabdi di daerah dengan tantangan geografis yang tidak ringan.
BACA JUGA: Begini Skema Gaji PPPK Paruh Waktu 2026, Cek Faktanya Berikut!
Dampak Nyata di Kehidupan Guru
Manfaat kebijakan ini mulai dirasakan langsung oleh para guru.
Any Anggraeni, seorang guru di sekolah swasta, mengaku tunjangan yang diterimanya sangat membantu peningkatan kompetensi diri.
Dengan tambahan penghasilan, ia bisa mengikuti pelatihan, membeli buku literasi, dan menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas bagi siswa.
“Alhamdulillah, manfaatnya tidak hanya saya rasakan di sekolah, tetapi juga di rumah. Dengan tunjangan ini, saya dapat membantu membiayai kuliah dua anak saya. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi pengakuan atas perjuangan guru,” tuturnya.
Menuju Tata Kelola Guru yang Lebih Baik
BACA JUGA: Gaji Guru Swasta Mau Diatur Negara, Sekolah Panik?
Memasuki 2026, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat dan menyempurnakan kebijakan agar menjangkau guru non-ASN di berbagai daerah.
Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat persoalan guru non-ASN secara utuh dan proporsional.
Perbaikan tata kelola guru membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.
Tujuannya satu: memastikan guru dapat bekerja dengan rasa aman, dihargai, dan didukung penuh.
Dengan kesejahteraan yang lebih baik, harapan akan pendidikan bermutu untuk semua bukan lagi sekadar slogan, melainkan target yang semakin mendekati kenyataan. (*/red)
Kepengurusan baru DMI Empat Lawang resmi dilantik. Bupati Joncik berharap organisasi kembali aktif dan mampu…
Artikel ilmiah Deah Monica mengulas implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap permukiman di sekitar…
Kebakaran lahan terjadi di Tebing Alay, Empat Lawang. BPBD mengerahkan enam personel untuk memadamkan api…
Delapan pekerja proyek Sekolah Rakyat Empat Lawang dipulangkan setelah mengadukan upah. Pihak Waskita membantah ada…
Petani mengeluhkan irigasi rusak yang membuat air tak sampai ke hilir selama bertahun-tahun dan meminta…
Proyek Sekolah Rakyat Empat Lawang senilai sekitar Rp300 miliar disorot setelah sejumlah pekerja mengeluhkan pembayaran…