Langkah-langkah strategis yang tengah dipertimbangkan antara lain pengusulan program irigasi melalui skema pembiayaan provinsi, penyusunan perjanjian kerja sama lintas pemerintahan, hingga penguatan dokumen perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Menatap APBD 2026
Meski RAPBD Lahat 2026 belum disahkan, pertemuan ini memberi harapan baru bagi percepatan penetapannya.
Dengan komunikasi yang lebih intensif antara eksekutif daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi, berbagai hambatan regulasi diharapkan dapat segera diurai.
BACA JUGA: Rute Palembang–Lahat Kini Makin Singkat! Ini Perubahan yang Bikin Pengendara Senyum Sepanjang Jalan
Herman Deru menutup pertemuan dengan optimisme bahwa Lahat akan tetap berada di jalur pembangunan yang berkelanjutan.
“Kuncinya koordinasi, komunikasi, dan kemauan untuk mencari solusi. Kalau semua itu berjalan, tidak ada alasan pembangunan harus terhenti,” pungkasnya.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan cerminan dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang terus belajar menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan kepatuhan regulasi—sebuah proses panjang yang menentukan masa depan Lahat dan kesejahteraan masyarakatnya. (*/red)
