Dedy Wahyudi Bongkar Dugaan Mafia Lapak Pasar Panorama

BENGKULU, LINTANGPOS.com – Praktik dugaan mafia lapak mencuat di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengendus adanya oknum yang diduga memperjualbelikan lapak-lapak di dalam kawasan pasar tersebut untuk kepentingan pribadi.

Temuan ini terungkap saat Dedy melakukan kunjungan langsung ke Pasar Panorama pada Kamis (12/01).

Kunjungan tersebut awalnya bertujuan untuk memantau aktivitas perdagangan dan mendengar aspirasi pedagang.

Namun di tengah interaksi dengan para pedagang, Dedy menerima laporan mengejutkan.

Sejumlah pedagang mengaku harus membayar sejumlah uang dengan nominal bervariasi kepada pihak tertentu agar bisa menempati lapak di dalam pasar.

BACA JUGA: Jejak Kasus Tambang Batu Bara Menjerat Mantan Bupati Bengkulu Utara

Padahal, sebagaimana diketahui, seluruh lapak di Pasar Panorama merupakan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu.

Artinya, tidak seharusnya ada praktik jual beli atau pungutan liar yang dilakukan oleh pihak mana pun di luar mekanisme resmi pemerintah.

“Pengakuan pedagang, rupanya ada pemain dalam kawasan Pasar Panorama ini, kok enak dia ambil keuntungan pribadi dari lahan milik pemerintah,” ujar Dedy Wahyudi dengan nada tegas.

Mendengar langsung keluhan tersebut, Dedy mengaku sangat terkejut.

Ia menilai praktik semacam itu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga sangat merugikan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli di pasar tradisional.

Para pedagang, yang seharusnya mendapat perlindungan dan fasilitas dari pemerintah, justru diduga menjadi korban permainan oknum tidak bertanggung jawab.

BACA JUGA: Jalan Lintas Tebing Tinggi–Bengkulu Rusak Parah, Warga Pasang Tanda Bahaya!

Pasar Panorama sendiri merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi rakyat di Kota Bengkulu.

Ratusan pedagang berjualan berbagai kebutuhan pokok dan barang harian di kawasan ini.

Jika benar terjadi praktik mafia lapak, maka dampaknya bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi lapak dan merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola pasar.