Diskominfo Empat Lawang Gandeng Swasta, Layanan Darurat 112 Diperkuat

“Pada tahap awal, kami akan menyiapkan regulasi dan SDM terlebih dahulu agar pelaksanaan layanan 112 dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah,” ujar Budi dalam pertemuan tersebut.

Langkah ini dinilai strategis karena layanan panggilan darurat 112 menuntut standar operasional yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta petugas yang memiliki kemampuan teknis dan komunikasi yang mumpuni.

Tanpa fondasi tersebut, teknologi secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal.

BACA JUGA: Tak Lagi Numpang! Kantor Baru Diskominfo Empat Lawang Siap Difungsikan 2026

Setelah aspek regulasi dan kesiapan SDM dinyatakan matang, kerja sama direncanakan akan berlanjut ke tahap berikutnya, yakni penguatan infrastruktur dan sistem pendukung melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Digital Sandi Informasi.

“Dukungan CSR tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung layanan darurat di Kabupaten Empat Lawang,” lanjut Budi.

Ia menambahkan, dukungan dari sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan publik, terutama di daerah.

Dengan adanya sinergi ini, pemerintah daerah tidak harus bekerja sendiri dalam membangun sistem layanan darurat yang andal dan berkelanjutan.

PT Digital Sandi Informasi sendiri menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Direktur Pengembangan PT Digital Sandi Informasi, Erik Pribadi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengembangan layanan panggilan darurat 112 di Kabupaten Empat Lawang.

Menurut Erik, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan berbasis teknologi merupakan langkah tepat dalam menjawab tantangan pelayanan publik di era digital.

BACA JUGA: 21 Pejabat Berebut Kursi Strategis, Berikut Ini Daftar Nama 3 Besar JPT Musi Rawas

Layanan darurat membutuhkan sistem yang terintegrasi, stabil, dan mampu beroperasi selama 24 jam tanpa gangguan.

Pengembangan layanan 112 juga sejalan dengan komitmen PT Digital Sandi Informasi dalam mendukung transformasi digital sektor publik, khususnya dalam penanganan situasi darurat yang membutuhkan respons cepat, akurat, dan terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, layanan kesehatan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).