“Ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Pantai Timur menjadi alasan utama lahirnya semangat pemekaran. Dengan terbentuknya DOB, kami yakin Pantai Timur akan berkembang lebih pesat dan mampu sejajar dengan daerah lain di Sumatera Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forkonas, Saiful Huda, menyampaikan kabar menggembirakan terkait progres regulasi dari pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah (Ditjen Otda) akan segera menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) penting, yakni tentang Detada dan Desertada, pada Januari 2026 mendatang.
“Hal ini berarti moratorium pemekaran daerah akan resmi dicabut pada tahun depan. Dengan begitu, DOB yang sudah memenuhi syarat administratif dan teknis, termasuk Pantai Timur, akan segera disetujui secara parsial,” jelas Saiful Huda, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat Pantai Timur, yang selama bertahun-tahun memperjuangkan pengakuan sebagai daerah otonom baru.
BACA JUGA: Kopi Lahat Siap Mendunia! Petani dan Pemerintah Bersatu Angkat Cita Rasa Bukit Serelo
Dukungan Forkonas dan komitmen pemerintah pusat memberikan harapan baru bahwa DOB Pantai Timur tidak lagi sekadar wacana, tetapi semakin nyata di depan mata.
Dengan momentum ini, perjuangan panjang masyarakat Pantai Timur menuju kemandirian daerah tampaknya segera mencapai titik terang. (*/red)
